 |
| Kapolres MTB dan jajarannya saat menggelar dialog bersama sejumlah wartawan media cetak dan elekronik terkait anggaran pengaman Pilkada di ruang rapat Polres MTB |
Saumlaki, Dharapos.com
Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat AKBP. Mukhamad Safei mengakui jika pihaknya hingga saat ini masih menanti realisasi anggaran pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2017 mendatang.
Diakui jika pihaknya belum mendapat kepastian mengenai anggaran pengamanan di kabupaten tersebut.
“Dari total anggaran berkisar Rp 11 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten MTB untuk dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata belum ada realisasinya,” ungkapnya dalam dialog dengan wartawan cetak dan elektronik di ruang rapat Polres MTB di Saumlaki, Kamis (13/10).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Kapolres, Pemkab MTB hanya menyetujui separuh dari total anggaran tersebut.
“Kami sudah usulkan berdasarkan Peraturan Kapolri atau Perkap, dimana pengamanan Pilkada ini sudah diatur dengan Prosedur Tetap tentang penentuan personel keamanan. Jadi jika ada rasionalisasi, maka seharusnya melibatkan institusi Polri dan jangan sepihak,” kata Kapolres.
Menurutnya, jika Pemkab MTB beralasan penentuan anggaran tersebut berdasarkan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah, maka perlu ada transparansi, karena belum ada ruang klarifikasi bagi Polri terhadap anggaran yang diajukan itu.
Kapolres mengungkapkan, pengamanan di wilayah MTB membutuhkan total anggaran sebesar yang diusulkan, karena dana operasional bagi tim yang akan diterjunkan telah diperhitungkan dengan letak geografis wilayah, serta kerawanan Pilkada.
Total personel yang ditugaskan mencapai 456 orang, 150 di antaranya dari Polres MTB, dan ada personel BKO yang akan didatangkan dari Polda Maluku terdiri dari 60 anggota Brimob dan 90 anggota Sabhara.
Sejumlah titik rawan yang bakal menjadi prioritas pengamanan diantaranya di kecamatan Wermaktian, Selaru, Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MTB, Rosias M. Kabalmay, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa dana pengamanan Pilkada bagi Polres MTB baru saja dibahas pihaknya dengan perwakilan Polres yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres MTB, Kompol. Sebastian Melsasail.
 |
| Kepada BPKAD MTB, Rosias M. Kaalmay saat dikonfirmasi wartawan |
“Kita baru saja sepakati bersama hari ini, dimana dari hasil rasionalisasi berdasarkan Peraturan Kapolri dan melihat kemampuan keuangan daerah, kita telah anggarkan Rp5,4 miliar,” jelasnya.
Menurut Rosias, usulan Polres MTB itu tidak serta merta diterima oleh Pemda karena kemampuan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan nasional.
Dijelaskan, sumber keuangan terbesar daerah berasal dari dana-dana perimbangan, sehingga kebijakan Pempus untuk memotong 10 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita ketahui bersama bahwa kebijakan Pemerintah pusat memotong 10 persen DAK bagi semua kabupaten/kota. Kita di MTB mengalami pengurangan kurang lebih Rp 20 miliar, serta ada beberapa dana lain yang turut dipending (ditunda) mengingat kondisi keuangan Negara,” katanya.
Atas dasar itu, lanjut Rosias, sampai saat ini usulan Polres itu masih dikaji secara baik agar betul-betul berdasarkan kebutuhan riil pengamanan.
Selain itu, belum tersedianya anggaran Polres MTB dalam APBD induk disebabkan adanya wacana bahwa anggaran pengamanan di biayai APBN, namun tidak ditindaklanjuti.
Rosias menambahkan, kondisi di MTB ini juga dialami daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan evaluasi, dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada 2017, kurang lebih 20 daerah yang telah menganggarkan dana pengamanannya, karena berharap dana pengamanan itu ditanggulangi oleh APBN.
“Inilah yang tadi saya sampaikan kepada Kabag OPS Polres, bahwa anggaran Rp5,4 miliar itu belum final, karena baru di tataran staf dan perlu mendapat persetujuan Bupati. Jika disetujui maka kita tawarkan untuk mekanisme penganggaran dan pencairannya itu dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp3,3 miliar dianggarkan dalam APBD-P 2016, dan Rp2,1 miliar dalam APBD 2017,” katanya.
Karena itu, jika Bupati Bitsael S. Temmar merestui, maka akan dilakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD, red) antara Bupati dengan Kapolres dalam waktu dekat.
(dp-18)
