Papua, Dharapos.com
Ketua Umum yang juga pendiri Partai Papua Bersatu, Kris Fonataba kepada sejumlah wartawan mengatakan, pembentukan PPB beranjak dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya ketika Pemilu Legislatif (Pileg) lalu, dimana perolehan suara untuk Orang Asli Papua (OAP) sangat minim dan didominasi oleh non Papua.
 |
| Logo PPB |
Partai lokal Papua Bersatu untuk pertama kalinya menggelar Rapat Kerja (Raker) di salah satu hotel di
Kota Jayapura, Jumat (12/12) yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD dari 29 kabupaten dan kota yang ada di Papua.
“Hal ini membuat kami prihatin. Kami berterima kasih kepada Gubernur Papua dan DPR Papua yang telah mendukung terbentuknya partai lokal ini,” cetus Fonataba.
Dikatakannya pihaknya sudah memberikan SK kepada 29 pengurus kabupaten dan kota. Dalam Raker tersebut, pihaknya membahas bagaimana sebagai partai politik mengikuti semua tahapan secara baik dan bekerjasama dengan Pemda membangun Papua.
“Selain itu ada beberapa materi yang diberikan pembekalan oleh ketua MRP dan KPU. Ini semisal embrio untuk pengurus DPD,” ungkap Fonataba.
Agenda kedua menurutnya, akan membahas rencana deklarasi partai lokal Papua Bersatu dalam waktu dekat. Katanya, pihaknya akan menampung semua aspirasi DPD dan menyesuaikan dengan agenda gubernur karena yang bersangkutan merupakan pembina politik di daerah.
“Hasil rapat akan kami serahkan ke Pemda, DPRP dan MRP agar partai ini bisa diakomodir. Eksennya akan sama seperti Parpol Nasional. Kami berkomitmen bekerja bersama membangun Tanah Papua. Ini adalah ruang yang diberikan ke kami setelah 13 tahun ruang itu tak dibuka. Kami juga berterimakasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan partai ini,” ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Papua Bersatu, Stenly Puraro mengatakan, pihaknya melakukan Raker bukan untuk membahas masalah 14 kursi untuk Orang Asli Papua (OAP) di DPR Papua.
“Raker yang dilaksanakan bukan untuk membahas 14 kursi, tapi untuk berkoordinasi di daerah. Kalau 14 kursi kami akan bicarakan mengenai kemasannya dan kami akan menyarankan pemda membuat referensi,” terangnya.
Partai di Aceh yang sama-sama punya Otsus sudah jalan 14 tahun, di Papua belum. Pemda baru putuskan ada Parpol lokal kini dan selama ini Otsus tak jalan maksimal.
“14 kursi kalau harus dikasih, harus, karena perintah UU. Saya pikir para elit politik tahu aturan main. Tanah Papua harus berikan ruang yang jadi kerangka Otsus,” pungkasnya Puraro.
(Harlet)