Papua,Dharapos.com
Presiden RI Joko Widodo merestui dilakukannya dialog Jakarta – Papua. Restu tersebut disampaikan Presiden ketika menghadiri Natal Nasional di Papua, 27 Desember lalu yang menyatakan akan melakukan dialog guna mencari solusi masalah Papua.
 |
| Ruben Magai (kanan) |
Rencana tersebut mendapat dukungan juga dari DPR Papua untuk menggelar dialog damai tersebut.
Dukungan itu muncul seiring pernyataan anggota Komisi A DPR Papua bidang Hukum dan HAM,
Ruben Magay kepada wartawan, Selasa (6/1), rakyat Papua sejak beberapa waktu lalu sudah mengusulkan dialog damai. Namun ketika itu, Presiden RI sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono tidak merespon usulan itu.
“Dialog sudah lama digagas oleh Jaringan Damai Papua. Namun ketika itu SBY belum meresponi padahal dialognya sudah di Jakarta. Kalau sudah ada respon dari Pemerintah Jokowi, tinggal menunggu waktunya kapan,” ungkap dia.
Sebenarnya, beber dia, Papua sebelum adanya respons tersebut sudah punya presiden dan orang tak bisa lupa itu.
“Kalau kita katakan Pemerintah daerah eksekutif, MRP, tetapi kalau dikatakan komponen masyarakat lain sekarang Papua sudah punya presiden melalui Kongres III tahun 2012 di Padang Bulan,”beber Magai.
Menurutnya, dialog yang dijanjikan itu akan diikuti komponen semua tingkatan. Baik pemerintah pusat, kemudian komponen OPM, PDP, Akademisi atau Jaringan Damai Papua.namun yan g menjadi wasit adalah negara luar.
“Sekarang semua kelompok masyarakat Papua meresponi semua secara baik dan juga Jakarta, dan Jakarta bisa melihat sudut pandang pemerintah dalam hal ini, gubernur, DPRP, MRP,” ucapnya.
Dikatakan, rakyat Papua berasumsi presiden mereka sudah ada, sekarang tinggal menunggu pengakuan dari Pemerintah karena diplomasi sudah jalan, karena waktu lalu Pempus tidak cepat merespon permintaan dialog Jakarta – Papua maka masyarakat dengan inisiatif pada bulan Oktober 2012 sudah memilih presiden yakni, Forkorus Yoboisembut.
“Atas nama Negara Federal Papua Barat, kemudian OPM, sudah mengangkat komponen perangkat Pemerintah Papua. Karena selama ini Pemerintah Pusat masa bodoh sehingga sekarang tinggal pengakuan. Sekarang sudut pandang komponen masyarakat Papua adalah menentukan hak nasib sendiri,” imbuhnya.
(Harlet)