Ambon,
Mandeknya proyek Jaringan Air Bersih pada lima kecamatan di kota Ambon yang melibatkan Dinas PU Kota dan PU Provinsi Maluku khususnya di kawasan Gunung Nona–Bentas sejak 2004, diduga akibat banyaknya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek tersebut. Pasalnya, sejak dimulainya pengerjaan proyek ini lalu terhenti, dan sempat dilanjutkan pada 2010 dengan adanya proyek rehabilitasi jaringan pipa berdiameter 6″ maupun 4″. Namun kenyataannya, hingga 2013 ini terhitung sudah sembilan tahun, tidak pernah ada hasilnya alias tidak berfungsi.
Padahal, areal pengerjaan proyek tersebut cukup luas karena meliputi beberapa lokasi di lima Kecamatan di Kota Ambon. Antara lain meliputi: Lateri, Sumber Wainitu/Gunung Nona/Bentas, Desa Halong, Desa Waiheru. Dan, bisa dipastikan anggaran yang diperuntukkan bagi proyek ini jumlahnya besar bahkan mencapai milyaran rupiah.
Bak PU Provinsi bocor, daya mesin yang tidak mencukupi maupun adanya jaringan pipa yang masih bermasalah di beberapa lokasi menjadi alasan mengapa sampai 2013 ini jaringan tersebut tidak pernah berfungsi alias mandek. Walaupun sudah dilakukan rehabilitasi mesin dan jaringan.
Fidensius Sihombing, Kepala Seksi Air Bersih Dinas PU Kota membenarkan pengerjaan Proyek Jaringan Air Bersih Lima Kecamatan di Kota Ambon memang ditangani PU Kota yang anggarannya bersumber dari dana APBD Kota tahun 2003. Yakni, pengadaan mesin pompa, instalasi jaringan dan juga beberapa bak penampungan. Salah satunya, pembuatan bak berkapasitas 200 kubik sebagai bak induk.
“Pada proyek 2004 lalu, PU Kota melakukan kegiatan penyediaan infrastruktur yaitu mesin dan jaringan. Semuanya telah selesai dikerjakan, dan sudah diserahterimakan ke pihak PDAM selaku pihak penyelenggara bagi pengadaan air bersih sesuai lokasi yang sudah ditentukan,” jelasnya kepada Dhara pos, diruang kerjanya, Selasa (22/1).
Perlu diketahui, sejak dimulainya pengerjaan proyek tersebut pada 2004 lalu, ternyata delapan tahun kemudian baru diserahkan ke PDAM. Hal ini sesuai lampiran berita acara serah terima yang diterima Dhara Pos dengan nomor: 02/BA-STP/PU/APBD-XLIX/KA/IX/2011 bahwa penyerahannya baru dilakukan pada Senin, 12 September 2011 lalu.
Dalam berita acara tersebut, pihak PU Kota selaku pihak pertama diwakili Kepala Dinas PU Kota, Ir LB Nanulaita, MT sedang PDAM diwakili Direksi PDAM, Drs. N.E.J. Pattikawa selaku pihak kedua.
Keterlambatan penyerahan proyek hingga delapan tahun, diakui Sihombing, karena harus dilakukan tambah daya pada mesin pompa air Wainitu dan beberapa bagian instalasi jaringan pipa yang bermasalah. Sehingga pada 2009 lalu, dilakukan program Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Lima Kecamatan yang bersumber dana dari APBD Kota Ambon Tahun 2009, salah satunya dengan penyam-bungan daya listrik PLN 82000 VA untuk sumber Wainitu dan rehablitasi jaringan reservoir Gunung Nona – Bentas. Pelaksanaan program ini berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor: 05/SP/PU/KA/APBD-XLIX/IX/2009 tertanggal 07 September 2009.
“Saat itu saya yang jadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” katanya.
Namun apa yang dikatakan Sihombing, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Buktinya, sesuai pantauan media ini di lapangan, banyak ditemukan jaringan pipa yang masih bermasalah. Salah satunya, adanya jaringan pipa yang belum tersambung (belum selesai dikerjakan) yang berada di lokasi Benteng Atas dekat Oikumene maupun yang berada di atas bak air yang berada di areal pagar Vihara Gunung Nona.
Hal tersebut terungkap dari pengakuan salah satu warga yang enggan namanya dikorankan, ketika ditanyakan terkait instalasi jaringan di Bentas Oikumene. Diakuinya, jaringannya tidak dikerjakan sampai selesai.
“Saya ingat sekali waktu 2010 lalu, mereka hanya kerja pasang pipa sampai disini saja. Tidak ada sambungan kemana-mana, putus disini, jadi bukan dicuri orang. Saya tinggal disini jadi saya tahu jelas pekerjaannya sampai dimana,” tegasnya sambil menunjuk lokasi ujung pipa kepada Dhara Pos, beberapa waktu lalu.
Demikian pula, saat diminta menunjukkan bukti-bukti selesainya pengerjaan proyek, hanya bisa menunjukkan foto-foto dokumentasi saat dilakukan uji coba pompa air dan bak serta lokasi jaringan pipa di kawasan Kudamati Karang-karang yang dilalui pipa-pipa tersebut. Sementara bukti foto-foto dokumentasi untuk lokasi Gunung Nona–Bentas, tidak pernah ditunjukkan.
Tidak hanya itu saja, tidak adanya keterbukaan akan nilai anggaran yang gunakan pada proyek 2004 dan 2010 semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek tersebut.
Sementara itu, Sandi Watimena, Kepala Satuan Kerja Pengolahan Air Minum Dinas PU Promal, ketika dikonfirmasi Dhara Pos di ruang kerjanya, Senin(28/1) mengakui PU Provinsi hanya diberi tanggung jawab membangun satu bak induk dengan kapasitas 300 kubik yang berdekatan dengan bak PU Kota. Sedangkan untuk pengadaan mesin dan jaringannya menjadi tanggung jawab PU Kota Ambon.
“Jadi, kami hanya buat satu bak saja. Pengerjaannya pada 2003 dan selesai pada tahun itu juga sementara anggarannya bersumber dari APBD Provinsi 2003,” ungkapnya.
Namun, untuk kronologis kegiatan pengerjaan bak dan nilai anggaran yang digunakan, ia tidak mengetahuinya karena saat itu bukan dirinya yang diberi kewenangan mengawasi proyek tersebut.
“Saya baru menjabat di sini (Kasatker Pengolahan Air Minum PU Promal) tahun 2007, sedangkan untuk kegiatan pengerjaan bak sudah sejak 2003 lalu. Namun untuk lebih jelasnya anda bisa langsung konfirmasi kepada Ibu Christy yang saat itu menjadi pimpinan proyeknya (pimpro),” tandasnya.
Ketika disinggung adanya informasi kebocoran pada dinding bak yang dibuat PU Provinsi, dirinya tidak bisa memastikan hal itu. Karena menurutnya, untuk menguji bak apakah bak bocor atau tidak, butuh waktu beberapa hari.
Hal senada juga diungkapkan pimpro pengerjaan bak PU Provinsi pada 2003, Christy Theris. Menurutnya, bak yang dikerjakannya dengan anggaran mencapai 400 juta lebih telah selesai pada 2003 lalu. Namun, lanjutnya, tidak hanya sampai disitu saja karena pihaknya masih melakukan program pemeliharaan bak.
“Sampai 2004, kurang lebih satu tahun saya droping air secara rutin untuk menjaga bak agar tidak terjadi kebocoran. Jadi tidak mungkin bak dalam keadaan bocor,” tegas Theris yang saat ini menjabat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) kepada Dhara Pos, di ruang kerjanya, Senin (28/1)
Kendati demikian, status pengelolaan dan pemerliharaan bak untuk seterusnya selepas 2004, tetap tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa hingga saat ini.
Pantauan media ini dilokasi bak PU Provinsi, tampak dalam kondisi baik dan tidak terlihat adanya kebocoran. Namun untuk memastikan bocor atau tidaknya, diperlukan adanya ujicoba ulang sehingga dapat dipastikan kondisi bak tersebut.(dp)
