PAPUA

Rakernas Bappeda Diharapkan Mampu Dorong Pembangunan KTI

10
×

Rakernas Bappeda Diharapkan Mampu Dorong Pembangunan KTI

Sebarkan artikel ini
Raker BAPEDDA Se Ind
Suasana saat pembukaan kegiatan Rakernas 

Papua, Dharapos.com
Gubernur Provinsi Papua,  Lukas Enembe, S.IP MH menjelaskan, pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) VI Bappeda Provinsi Se Indonesia ini merupakan ajang pertemuan para kepala-kepala Bappeda Provinsi dan jajarannya dari seluruh Indonesia.

Ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun sebagai wadah diskusi, kerjasama, memperkuat komitmen dan sharing pengamalan perencanaan daerah dari 34 Provinsi Papua.

as

“Saya berpendapat bahwa pertemuan ini, sangat strategis karena saudara-saudara kepala Bappeda Provinsi mempunyai peran dan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan yang tentunya keberhasilan pembangunan nasional, oleh sebab itu saya memberikan apresiasi dan menaruh perhatian yang sungguh, ketika mendengar laporan dari Kepala Bappeda, setahun yang lalu, bahwa Provinsi Papua mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Rakernas VI Asosiasi Bappeda Provinsi Se- Indonesia,” kata Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat pembukaan rakernas VI Bappeda Provinsi se-Indonesia di ruangan Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Rabu (10/6)

Pertemuan ini, kata Gubernur, mendukung visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, khususnya visi Papua Bangkit, bahwa Papua bisa melaksanakan kegiatan yang berskala nasional seperti ini, beberapa waktu lalu Papua telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara Kongres Pemuda dimana hal diharapkan dapat menghilangkan image negative terhadap Papua, apalagi kami juga dipercayakan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XX tahun 2020.

“Diharapkan dalam Rakernas ini seluruh Kepala Bappeda Provinsi Se Indonesia melahirkan terobosan-terobosan (breakthrough) dalam mendorong percepatan pembangunan nasional khususnya kawasan Timur Indonesia dan penguatan kelembagaan perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan peran strategisnya didaerah untuk menunjang peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah harapan saya ini yang saya sebut sebagai pesan dari Papua untuk Indonesia,” jelasnya.

Dijelaskannya, selama 3 tahun kepemimpinannya bersama dengan Wakil Gubernur, Klemen Tinal dimana pihaknya telah memulai langka besar menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dimana pihaknya berkomitmen untuk memperkuat aspek perencanaan daerah, lembaga Bappeda harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi yang telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Papua untuk menjadi tuan rumah Rakernas Asosiasi Bappeda Provinsi Indonesia, kami berharap para peserta Rakernas ini dapat menjadi duta-duta dari Papua untuk menyebarluaskan informasi bahwa Papua itu aman dan tentram tidak seperti pemikiran kebanyakan orang maupun pemberitaan yang buruk tentang Papua,”bebernya.

Tuntutan demokratisasi, transparansi dan akuntabel di era otonomi daerah saat ini, harus disikapi melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme seluruh aparat perencana, didalam membuat suatu perencanaan yang berkualitas dan akuntabel dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kedepan, menuju Indonesia sebagai negara besar di dunia dimana program pembangunan di daerah harus diarahkan lebih focus dalam upaya membangun daya saing (Competitiveness) nasional.

”Selamat datang di bumi Cenderawasih semoga dari Papua kita membuat komitmen untuk pembagunan Indonesia,” imbuh Gubernur.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi Se – Indonesia, Prof. Dr. Denny Juanda Puradimaja, DEA melalui Sekretaris Pengurus Asosiasi Bappeda Provinsi Se Indonesia, Ir. Tuty Kusumawati, MM memaparkan bahwa Rakernas ke VI dengan tema memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan berperan strategis mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Menteri PPN Buka Rakernas VI Asosiasi Bappeda Se-Indonesia Di Papua

Sebelumnya, Rakernas ke VI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi seluruh Indonesia di Papua yang dimulai dari tanggal 10-13 Juni 2015 resmi dibuka Menteri Perencana Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Adrinif Chaniago
Adrinof Chaniago

Kepala Bappenas RI, Andrinof Chaniago mengatakan, rakernas asosiasi Bappeda Parovins se-Indonesia ini akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan akan memberikan kontribusi terhadap kebijakan di tingkat nasional, karena dengan pertemuan asosiasi ini tidak saja hanya dilihat kepentingan di Provinsi sendiri namun juga kepentingan di Provinsi lain.

“Jadi, kegiatan rakernas ini juga akan memperkuat lembaga-lembaga perencanaan seperti Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan pola pembangunan di Papua yang berbasiskan lima wilayah adat yang sudah  dimasukkan dalam RPJMN 2015,” ungkapnya saat membuka rakernas VI Bappeda Provinsi se-Indonesia di Jayapura, Rabu (10/6).

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Dr. Muhammad Musaad mengatakan, dalam menghadapi globalisasi bidang perencanaan pembangunan, maka perlu dibangun sistem dan proses perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

“Permasalahan pembangunan di daerah menjadi permasalahan pembangunan secara nasional, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergitas antar pulau, antar wilayah dan antar sektor,” kata Musa’ad.

Lebih lanjut, kata Musa’ad, koordinasi dan sinergitas ini agar dapat sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah sehingga dapat memadukan proses perencanaan pembangunan daerah dan mampu secara komprehensif mengatasi persoalan pembangunan nasional.

“Jadi, kegiatan ini untuk mencari solusi secara bersama-sama dalam menjawab tantangan, merumuskan solusi dan mengatasi permasalahan pembangunan, khususnya pada tahap perencanaan,” jelasnya.

Rakernas VI Asosiasi Bappeda Provinsi se-Indonesia tahun 2015 ini dengan mengusung tema bagaimana memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan berperan strategis mendukung Indonesia berdaulat, mandiri serta berkepribadian.

“Tuntutan demokratisasi, transparansi dan akuntabel di era otonomi daerah saat ini harus disikapi melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme seluruh aparat perencana, di dalam membuat suatu perencanaan yang berkualitas,” tandasnya.


(dp-30)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *