Rapat Bersama Yayasan BAKTI dan Rumah Generasi, DPRD Pastikan Kawal Program INKLUSI

Ambon, Dharapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar rapat bersama yayasan BAKTI dan Yayasan Rumah Generasi.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Baeleo Rakyat Belakang Soya, Selasa (25/3/2025) itu, bertujuan untuk membahas program INKLUSI.

Turut hadir dalam rapat dimaksud, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, Wakil Ketua I, Gerald Mailoa, Sekretaris Dewan, Apries Gaspersz, Anggota DPRD lainnya, Direktur Eksekutif Yayasan BAKTI, Yusran Laitupa (Mitra Regional Yayasan Rumah Generasi), Wakil Direktur Yayasan Rumah Generasi dan sekaligus penanggung jawab Program Inklusi, Octo Pattikawa beserta tim.

Diketahui, Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif atau Program INKLUSI adalah Program yang didukung oleh Pemerintah Australia, yang dikoordinasikan oleh Bappenas melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Direktorat Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga.

Program berdurasi mulai 2022-2028 ini diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, guna melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif.

Dalam pelaksanaan program, Yayasan BaKTI dan mitra lokal di masing-masing wilayah, akan membangun kemitraan dan kerjasama dengan 4 stakeholder kunci, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), eksekutif khususnya OPD terkait, media massa melalui forum media, dan kelompok masyarakat marginal/rentan dan disabilitas melalui kelompok konstituen pada tingkat desa/kelurahan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa mengatakan program yang sementara dibahas ini akan disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon.

Dirinya pun mendukung, bahkan memastikan program tersebut akan dibahas serta dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

“ini akan menjadi masukan bagi kami di DPRD. Soal program ini, APBD 2025 sudah dibahas, tapi nanti kita lihat lagi untuk dibahas di perubahan, kalau tidak dimasukan ke pembahasan APBD 2026,” bebernya.

Dikatakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon saat ini memiliki visi untuk mewujudkan Ambon sebagai kota yang Inklusif, toleran dan berkelanjutan. “Untuk itu saya pastikan program ini akan didukung apalagi ada dorongan dari DPRD,” tegasnya.

Yayasan BAKTI dan Yayasan Rumah Generasi, kata Mailoa, selama ini telah membantu pemerintah kota, untuk program-progam inklusif terhitung sejak tahun 2022. Kedua Yayasan ini dinilai telah bekerja keras bahkan mendatai betul masyarakat di Kota Ambon yang menyandang disabilitas.

“Bukan soal yang disabilitas saja tapi penyakit kusta juga ada, nah itu bisa menjadi perhatian pemerintah kota,” ujarnya.

Ia melanjutkan, DPRD Kota Ambon dengan Rumah Generasi sudah pernah melakukan MOU, bahkan beberapa peraturan daerah terkait dengan kota inklusif dan masyarakat yang terkena disabilitas itu sudah dijalankan.

“Saya berharap, Rumah Generasi terus semangat bekerja dan tak bosan melakukan survei guna menciptakan Ambon kota yang Inklusif sesuai dengan Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon,” tandas Mailoa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan BAKTI, Yusran Laitupa menjelaskan, kehadiran mereka tentu untuk mendorong pemerintah guna melihat kebutuhan penyandang disabilitas serta mengakomodir mereka dalam dunia pekerjaan.

Hasilnya, sejak bekerjasama dengan pemkot Ambon, akhirnya berjalan mulus dan penyandang disabilitas ada yang diterima sebagai P3K.

“Selain P3K, ada juga 17 penyandang disabilitas di Alfa Midi dan Indomaret di Kota Ambon. Ini masih kurang karena jumlah penyandang di Kota ini tinggi. Kita mau dorong terus supaya makin banyak penyandang disabilitas bisa di rekomendasi,” bebernya.

Adapun, Laitupa meminta dukungan DPRD sesuai fungsinya, agar bisa melakukan pengawasan sehingga program inklusi ini nantinya berjalan dengan baik.

“Sejauh ini DPRD Kota Ambon sangat bagus, responnya sangat baik baik, intinya paling penting kita bisa bertemu dengan Mereka saat ini,” ucapnya.

Terkait saran DPRD agar melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, guna membicarakan program dimaksud, Laitupa mengaku hal itu akan segera dilakukan.

“Saran yang sangat baik, nantinya kita akan berupaya. Kita juga akan melihat dari Visi Misi serta Program Prioritas bagian mana yang bisa kolaborasikan dengan program inklusi. Kami sudah dapat catatan, dan hasil rapat tadi akan dibawah saat kita ketemu dengan pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota,” tandasnya.

(dp-53)