 |
| Sejumlah kapal nelayan asal pulau Jawa yang selama ini beraktivitas di Dobo, Kepulauan Aru |
Dobo, Dharapos.com – Sekitar 500 buah kapal nelayan asal pulau
Jawa yang selama ini beroperasi di laut Aru akan berpindah ke Tual.
Penyebabnya, pajak restribusi daerah yang begitu besar telah
memaksa mereka harus meninggalkan Aru.
Demikian disampaikan sala satu sumber yang sering disapa ON
kepada media ini, di Dobo, Kamis (25/3/2021).
“500an kapal yang selama ini beroperasi di laut Aru akan pindah
ke Tual karena tuntutan retribusi yang mereka harus berikan kepada daerah
sangat besar yaitu 1900 per kilo. Jadi jika dihitung pertahunnya maka PAD yang
disetor sebesar Rp27 Miliar dan itu tidak sebanding dengan daerah lain,”
bebernya.
ON kemudian membandingkan retribusi yang diberlakukan bagi kapal
nelayan di Tual.
“Di Tual, pajak restribusinya kecil dan tidak sebanding
dengan Aru,” akuinya.
Selain itu, para pelaku usaha dipermudah dalam semua
pengurusan izin kapal mulai dari SKMI, SIPI dan lain sebagainya.
“Bukan seperti di daerah ini yang mana semua izin urusannya sudah
memakan waktu lama ditambah lagi dengan pajak restribusi yang begitu besar maka
sudah tentu kapal kapal nelayan asal pulau Jawa ini akan merasa tidak nyaman bahkan
terancam bangkrut,” sambungnya.
Atas fakta ini, para petinggi perusahaan di pusat memutuskan
para pengurus kapal yang saat ini menjadikan Dobo sebagai lokasi usaha untuk
segera keluar dan berpindah ke Tual.
Menyikapi hal ini, salah satu tokoh muda Aru Hendrik Dumgair
kepada media ini sangat menyayangkan kondisi ini.
Ia menilai betapa ruginya daerah ketika ratusan kapal
nelayan asal Jawa yang selama ini mencari di laut Aru serta memberikan
pemasukan yang besar bagi daerah berpindah ke Tual.
Baginya, dipastikan akan berdampak pada perekonomian
kerakyatan. Mengingat selama ini ibu-ibu yang berjualan di pasar mengharapkan dagangannya
habis terjual kini terancam akibat rencana pindah ke Tual.
“Ya, semoga saja Pemerintah daerah bisa melihat hal ini
dan secepatnya memulihkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan pengusaha
kapal. Juga harapan masyarakat kecil terkait kondisi daerah dengan perekonomian
kerakyatan yang belum juga stabil menyebabkan barang jualan tidak laku laku,” tukas
Dumgair.
(dp-31)
