 |
| Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Maluku, Priyadi |
Saumlaki, Dharapos.com
Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Saumlaki, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang berlokasi di petuanan desa Lauran, kecamatan Tanimbar Selatan, bakal ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III.
“Sejarahnya, Saumlaki ini Cabang Rutan tua, dan sebenarnya tahun kemarin itu Pak Teken ini sudah dilantik jadi Kepala Lapas di sini,” terang Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi , di Saumlaki, pekan kemarin.
Dikatakan, sarana dan prasarana pendukung di Rutan Saumlaki saat ini telah memenuhi standar dan sudah sesuai dengan persyaratannya, sehingga telah diusulkan peningkatan statusnya.
“Kalau lihat gedung, sangat representatif untuk menjadi Lapas. Karena itu, nanti di sini akan ditetapkan menjadi Lapas Kelas III. Itu bukan rencana lagi melainkan tinggal tunggu Menpan tanda-tangan SK-nya,”cetusnya.
Menuju penetapan kenaikan status itu, saat ini Cabang Rutan Saumlaki tidak hanya melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan pemasyarakatan tetapi juga pelayanan hukum dan pelayanan keimigrasian karena Kabupaten MTB berada di daerah perbatasan NKRI dengan Australia.
Selain itu, saat ini sedang dibangun kantor Imigrasi sebagai jawaban atas upaya Pemkab MTB dalam mendorong percepatan pembangunan kantor tersebut di Saumlaki, dengan menghibahkan lahan seluas 3 hektar kepada Kementrian Hukum dan HAM.
“Dari tiga hektar lahan itu dibagi dua yakni satu hektar untuk pembangunan balai pemasyarakatan dan dua hektar untuk pembangunan kantor Imigrasi sementara sekarang dalam proses pekerjaan,” katanya.
Selain itu, Pemkab telah menyerahkan 50 Ha lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan infrastruktur penunjang Lapas Industri.
Dia mengakui, keberadaan Lapas Industri itu diperuntukkan bagi masyarakat umum saat menjalani masa hukuman.
Sejumlah fasilitas dimaksud seperti akan disediakan lahan pertanian, peternakan, sarana olah raga, sarana rekreasi dan sebagainya.
“Rencana pembangunannya sudah diarahkan pak Menteri seperti itu karena kita di daerah perbatasan dengan Negara Australia, dimana di pulau terluar dan terdepan itu kita harus memberikan tingkat kesejahteraan lebih,” tukasnya.
(dp-18)
