 |
| Hery Dosinaen |
Papua – Dharapos.com,
Dalam rangka pembahasan APBD 2015, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen melarang semua pejabat Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemprov untuk meninggalkan daerah.
“Para pejabat SKPD diminta untuk tetap berada di Jayapura, karena dalam waktu dekat akan ada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah diserahkan ke DPR Papua,” demikian disampaikan Sekda kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Selasa (6/10).
Menurutnya, kehadiran SKPD pada pembahasan tersebut sangatlah penting, mengingat pembahasan KUA-PPAS merupakan acuan untuk anggaran 2015 agar pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan berkualitas.
“Mudah-mudahan pembahasan nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga semua mitra kerja baik komisi-komisi dengan SKPD dapat melakukan pembahasan dengan baik serta mendapatkan hasil yang baik juga,” harap Sekda.
Ketika disinggung soal target pengesahan APBD 2015, Sekda mengaku, Pemprov Papua mengharapkan sebelum akhir Oktober sudah selesai, sehingga November sudah bisa dilakukan pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Kita harapkan setelah APBD 2015 ditetapkan, maka langsung dilakukan pelelangan. Tentunya Harga Perkiraan Sementara (HPS) 2015 menjadi referensi untuk kegiatan tahun depan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Sekda berharap pada Desember mendatang semuanya sudah selesai dan awal Januari 2015 sudah mulai berjalan, sehingga kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya besar di masing-masing SKPD bisa terserap dengan baik dan berkualitas.
Untuk tahun 2014, ungkapnya, agak terkendala karena ULP ini baru terbentuk pada April lalu, sehingga terjadi keterlambatan pelelangan.
“Jadi, ini penyesuaian masing-masing SKPD, tetapi tahun 2015 nanti kita harapkan bisa berjalan baik, sehingga kegiatan-kegiatan SKPD bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tutupnya. (dp-25)