Ekonomi dan Bisnis

September 2020, Provinsi Maluku Alami Deflasi

14
×

September 2020, Provinsi Maluku Alami Deflasi

Sebarkan artikel ini

ilustrasi dedlasi
Foto Ilustrasi

Ambon, Dharapos.com – Provinsi Maluku pada September 2020 ini
mengalami deflasi.

as

Demikian mengutip rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Maluku, Jumat (2/10/2020).

Kepala Perwakilan, Noviarsano Manullang dalam rilisnya
menyebutkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada September 2020
tercatat deflasi sebesar 0,19 persen yang mana secara bulanan (month to
month/mtm), turun dibandingkan Agustus 2020 yang mencatat inflasi sebesar 0,37
persen (mtm).

Secara tahunan inflasi Maluku tercatat sebesar 1,43 persen
(year on year/yoy) dan secara tahun berjalan mengalami inflasi 0,95 persen
(year to date/ytd).

Inflasi Maluku tersebut masih lebih rendah dari target
pencapaian inflasi tahun 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) Maluku sebesar 3%±1% (yoy).

“Penurunan tekanan inflasi Maluku pada September 2020
disebabkan oleh deflasi kelompok makanan, minuman yang utamanya disebabkan oleh
turunnya harga sayuran terutama sawi hijau dan kangkung,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi di Pasar Mardika Kota Ambon, harga
sayuran cenderung rendah karena harga dari petani lokal maupun dari luar daerah
yang masih terjaga.

Selain itu, distribusi pasokan sayuran dari sentra produksi
di sekitar Pulau Ambon juga semakin baik pasca pelonggaran PSBB di Kota Ambon.

Penurunan inflasi Maluku pada September 2020 juga didorong
oleh deflasi angkutan udara sebagai akibat turunnya harga tiket angkutan udara.

Harga tiket angkutan udara pada September 2020 mengalami
deflasi hingga 0,82 persen (mtm).

“Penurunan harga tersebut sejalan dengan turunnya tingkat
okupansi penumpang pesawat udara terutama untuk rute Ambon – Jakarta, akibat
pemberlakuan PSBB total di Jakarta,” sambungnya.

Di sisi lain, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya
mengalami inflasi.

Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,65 p (mtm) pada
September 2020 sejalan dengan pelonggaran PSBB yang diberlakukan di Provinsi
Maluku.

“Selain itu, berdasarkan informasi dari hasil Liaison KPw BI
Maluku, beberapa pelaku usaha industri pengolahan juga telah kembali melakukan
aktivitas produksi meskipun belum dalam kapasitas penuh seperti kondisi sebelum
pandemic,” lanjut Manullang.

Pada September 2020, TPID Maluku bersinergi dengan Satgas
Pangan dan stakeholder untuk memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan
pasokan bahan pokok saat penerapan PSBB transisi di Kota Ambon.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, TPID
Maluku telah melakukan rapat koordinasi dan FGD untuk membahas rencana
perpanjangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Maluku dengan Sulawesi Selatan dan
Jawa Timur.

Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas
hasil pertanian, KPw BI Maluku telah bersinergi dengan BPTP Maluku untuk
memanfaatkan teknologi bioaktivator EM-4 untuk pembuatan pupuk kompos organik
pada klaster bawang merah, di Wearbut, Kabupaten Maluku Tenggara.

“Inflasi Provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 diperkirakan
berada pada level rendah dan stabil,” rincinya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa
berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku,
Satgas Pangan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan
harga.

Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui
strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan,
Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

(dp-16)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *