Ambon, Dharapos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Ambon langsung turun tangan dan akan memanggil Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk berdiskusi guna
mencari jalan keluar terkait setoran pajak Papan Reklame yang belum mencapai
target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon,
Desy Hallauw usai agenda silaturahmi bersama para pimpinan OPD yang merupakan
mitra komisi, Selasa (5/11/2024).
“Terkait persoalan ini, saya sudah tanyakan langsung ke
Kepala DPMPTSP tadi dalam agenda silaturahmi sekaligus penyampaian realisasi
anggaran 2024,” ungkap Desy.
Dikatakan, sesuai penjelasan Kepala DPMPTSP Kota Ambon,
Christian Tukloy, tahun 2023 pencapaian anggaran itu melebihi target. Dimana
semula itu ditargetkan sebesar 800 juta, tetapi pencapaiannya menjadi 1,6
Milyar.
Kemudian dituangkan dalam rancangan anggaran 2024 itu
sebagaimana di tahun 2023 yakni 1,6 Milyar. Akan tetapi realisasi di tahun
2024, pencapaiannya tidak sampai 1,6, namun tetap sama dengan pencapaian tahun
sebelumnya yakni 800 juta.
“Ini menjadi kendala mereka karena berpatokan dengan
anggaran 2023 yang memang tiba-tiba dia melonjak naik,” ujarnya.
Ditegaskan, Kepala DPMPTSP yang sekarang ini bukanlah Kadis
di tahun 2023 yang menetapkan jumlah anggaran tersebut karena baru menjabat
bulan Juli kemarin.
“Kadis yang sekarang ini tidak bisa disalahkan karena
Kadis di tahun 2023 lah yang menganggarkan 1,6 di tahun 2024 yang mana berpatokan
pada pencapaian di 2023 kemarin,” bebernya
Politisi Muda asal Partai Golkar ini juga mengatakan, Kepala
DPMPTSP juga telah mengakui ada utang piutang papan reklame yang memang belum
terselesaikan sampai dengan saat ini.
“Sudah dilakukan berbagai cara untuk bisa dilunasi
tetapi usaha tersebut juga belum membuahkan hasil sehingga mungkin kedepannya
akan dibicarakan dengan Komisi II, langkah apa, jalan keluar apa, teknik apa
yang akan digunakan untuk bisa mencapai target,” tandas Hallauw.
(dp-53)
