Berbagai sorotan dan kecaman terkait kasus Korupsi Penyelewengan Dana Abadi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2009/2010 senilai Rp. 70 Milyar yang diduga kuat melibatkan sejumlah petinggi di daerah tersebut terus berdatangan.
 |
| Yunus Serang |
Hal yang sama pun, dilontarkan kepada para penegak hukum baik di Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Maluku maupun Kejaksaan Negeri Tual yang diduga sengaja memperlambat bahkan terindikasi bakal mempetieskan kasus tersebut. Walaupun, berbagai data dan fakta telah dibeberkan ke publik baik melalui media cetak, elektronik maupun online.
Bahkan, paling terbaru berupa kecaman terhadap para penegak hukum yang diduga kuat hanya menjadikan para pejabat yang terlibat sebagai lahan bisnis alias “Mesin ATM”.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Drs. Yunus serang, M. Si meminta warga masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai isu atau informasi yang terkesan menyudutkan pihak Pemerintah Daerah Malra.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpancing dengan berbagai isu yang beredar terkait masalah keuangan daerah khususnya soal penggunaan Dana Abadi sebab kalau memang ada temuan BPK maka kami sudah pasti akan diproses hukum,” ungkap Wabup, kepada Dhara Pos, Jumat (1/8).
Bahkan, pada kesempatan tersebut, Wabub pun membeberkan sejumlah bukti keberhasilan Pemda Malra dalam pengelolaan atau pelaporan keuangan daerah dan hal tersebut telah mendapat pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat melalui BPK Perwakilan Maluku.
“Dari antara 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan satu-satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam hal pelaporan keuangan sejak 2011 hingga 2014 dan ini membuktikan bahwa tidak pernah terjadi penyelewengan keuangan negara,” bebernya sembari menambahkan di tahun 2013, bersama Kabupaten Maluku Tengah meraih opini WDP.
Ditegaskan Wabup, prestasi ini merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Malra karena telah membawa harum nama negeri ini.
“Ini membuktikan bahwa selama ini kinerja Pemerintah Daerah Maluku Tenggara jujur dan bersih serta sesuai target yang diharapkan,” tegasnya.
Ditambahkan pula, atas prestasi tersebut, lanjut Wabup, Pemerintah Pusat telah menunjuk Kabupaten
Malra sebagai pilot project pemberantasan korupsi sekaligus sebagai pilot project audit, pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas bebas korupsi bersama 8 kabupaten yang berpredikat opini WDP di seluruh Indonesia.
“Dan Pemerintah Pusat juga telah menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang telah dicapai Pemerintah Daerah Maluku Tenggara,” lanjutnya.
Wabup mengaku, Pemda telah berkomitmen untuk siap membasmi apapun yang namanya korupsi agar citra dan nama baik daerah ini tetap terjaga dengan baik.
“Saya bersama Bupati selalu berkoordinasi dengan seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai aturan sehingga tidak merusak nama baik daerah,” tandasnya.
Wabup pun menyatakan siap memproses hukum jajarannya apabila ditemukan telah melanggar aturan dalam tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UU yang berlaku.
Olehnya itu, dirinya menghimbau kepada semua pihak untuk bersatu hati dan berpegang tangan demi membangun negeri tercinta ini. (obm)
