 |
| Ketua dan Wakil Ketua BPD Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. |
Saumlaki, Dharpos.com – Sejumlah Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sangliat krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tak setuju dengan langkah yang di ambil oleh Camat setempat untuk menyelesaikan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Sangliat krawain tahun 2020 dengan damai antara internal pemerintah desa dan BPD.
Camat Leborius Samangun dalam kunjungannya ke desa Sangliat Krawain Desember lalu, berupaya untuk menyelesaikan persoalan dimaksud dengan menyelenggarakan rapat dadakan yang dihadiri oleh BPD dan juga Pemerintah Desa.
Ketua BPD Agapitus Melwatan saat diwawancarai melalui telepon selularnya menyatakan, BPD tak akan menyepakati hal dimaksud karena sesuai keputusan bersama antara BPD dengan sejumlah tokoh masyarakat yang sudah mengawal penyerahan surat pengaduan itu bersepakat agar tetap mengawal prosesnya hingga ke rana hukum.
“Kami berharap, pihak berwajib harus lebih serius dan tegas dalam proses hukum demi mengungkap dugaan penyalahgunaan DD serta bisa menetapkan para mafia Dana Desa sebagai tersangka,” katanya, Rabu (12/1/2022).
Wakil ketua BPD Liberatus Batlyeware menyatakan, BPD sangat menghargai niat baik Camat yang peduli terhadap desa Sangliat Krawain. Kepedulian Camat itu terbukti dengan kunjungannya untuk mencari solusi.
Kendati demikian, BPD tidak bisa menerima penyelesaiannya, karena jika demikian maka sama halnya dengan memberi ruang semakin suburnya korupsi di desa.
BPD menurutnya, tetap berpedoman pada perintah Bupati maupun Camat sendiri yakni kita harus menekan angka tindak pidana korupsi agar jangan sampai terjadi lagi.
” Kalau masalah lain boleh saja kita selesaikan secara baik-baik tetapi kalau soal Tipikor kami tidak setuju untuk diselesaikan secara damai. Bapa camat juga jangan terlalu bersemangat untuk mencari solusi karena bapa camat sendiri bukan sebagai pengguna anggaran tahun 2020,” sambung Batlyeware.
BPD menyayangkan sikap Camat yang membiarkan rencana pemerintah desa untuk melakukan pemotongan gaji untuk menutupi raibnya DD tahun 2020.
Liberatus berharap, penegak hukum secepatnya melakukan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan DD tahun 2020, sehingga ada kepastian hukum atas dugaan masyarakat ini.
 |
| Simon Batlayeri – Tokoh Masyarakat Sangliat Krawain. |
Simon Batlayeri, salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai menyatakan ketidakpuasannya terhadap langkah yang dilakukan oleh Camat Wertamrian. Menurutnya, Camat Wertamrian tidak memahami aturan. Semestinya, camat mendorong agar persoalan ini ditangani oleh APIP, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Kami tetap akan kawal persoalan ini karena kami juga bersama BPD untuk mengawal prosesnya ” sambung Batlayeri.
Camat Wertamrian, Leborius Samangun saat diwawancarai melalu telefon selularnya menjelaskan, kehadirannya di Desa Sangliat krawain Desember lalu itu hanya untuk memastikan bahwa persoalan yang dilaporkan BPD dan tokoh masyarakat itu tidak menimbulkan konflik internal antara Pemerintah Desa dan BPD.
 |
| Leoborius Samangun – Camat Wertamrian |
Samangun membenarkan, dirinya tak ada maksud untuk menyelenggarakan pertemuan itu guna mencari solusi atas persoalan yang sudah secara resmi dilaporkan oleh Pihak BPD dan Tokoh Masyarakat.
“Saya tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan dimaksud karena sudah secara resmi dilaporkan oleh tokoh masyarakat dan BPD pada pihak kejaksaan dan Inspektorat Daerah” tutupnya.
Pewarta : Redemtor Reressy.
