Launching di tandai dengan pemukulan tifa oleh Wagub Maluku Barnabas Orno didampingi Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Akhmad Toha
Ambon,
Dharapos.com – Setiap institusi pemerintahan ataupun lembaga bahkan perusahaan,
memiliki aset penting berbentuk digital di dalam perangkat elektroniknya
seperti data dan informasi. Akan tetapi, keamanan digital terhadap institusi,
organisasi, lembaga atau perusahaan sangatlah penting bahkan bersifat lebih
kompleks.
Atas
dasar itu, Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno melaunching pembentukan
Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber
Provinsi Maluku, di Banda Naira Ballroom lantai II Swiss-Belhotel, Kamis
(16/9/2021).
Launching
ini di tandai dengan pemukulan Tifa oleh Wagub Orno dan Deputi III Bidang
Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Akhmad Toha.
Tujuan
dibentuknya CSIRT diantaranya adalah untuk melindungi data dan melindungi
setiap aset. Sebab, keamanan informasi berperan penting untuk melindungi
seluruh aset institusi atau perusahaan yang beresiko bocor atau pun tidak, demi
kelangsungan proses di dalamnya. Terlebih, penting untuk meminimalisir adanya
human error.
Di
kesempatan ini, Wagub Orno mengatasnamakan Pemprov Maluku mengucapkan terima
kasih kepada Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), menjadikan Maluku sebagai target pembentukan CSIRT program
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara nasional tahun 2021.
Namun,
semakin meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, menjadikan masalah keamanan
sebagai salah satu sisi penting yang wajib diperhatikan.
“Oleh
karena itu, pengamanan informasi sangat diperlukan untuk melindungi data dan
informasi dari segala macam ancaman yang akan menimbulkan kerugian,” kata
Wagub.
Mantan
Bupati Kabupaten MBD itu menjelaskan, ancaman yang dibawa kemajuan teknologi,
informasi dan komunikasi adalah alasan kuat sebagai dilakukannya pengelolaan,
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman siber di pemerintah
pusat dan daerah.
Semakin
canggih teknologi yang dimanfaatkan, tentunya akan membantu dalam efektifitas
dan efisiensi penyelesaian tugas. Namun perlu dicermati, potensi kerawanan dan
pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut, apabila tidak diwaspadai akan
mengakibatkan kehilangan dan kebocoran informasi dan data yang dikelola.
“Kebocoran
data yang selama ini kerap terjadi dipicu oleh sejumlah hal, disebabkan karena
hal – hal yang bersifat non teknis, ketidaktahuan pengguna teknologi,
kecerobohan individu dan ketidakpedulian merupakan sejumlah kerawanan yang
kerap digunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab,” jelas
Wagub.
Menurutnya,
keamanan informasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di tingkat pusat maupun daerah, berpotensi menjadi sasaran utama
serangan siber. Dampaknya, dapat menyebabkan layanan publik pemerintah
terganggu yang sekaligus akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
“Saya
mengingatkan, agar kita semua mampu inventarisir permasalahan yang terjadi di
daerah. Tentunya dengan langkah strategis untuk kepentingan bersama, serta
upaya pencegahan dan peningkatan pengamanannya dengan mengedepankan koordinasi,
kolaborasi, sinergitas dan integrasi,” ujar Wagub.
Wagub
berharap, dengan terbentuknya tim ini, dapat lebih meningkatkan sistem
pengamanan dan kerahasiaan data informasi dalam layanan publik dan tugas-tugas
kedinasan, serta dapat saling bersinergi dalam penanggulangan dan pemulihan
insiden.
“Semoga
dengan terbentuknya tim ini, dapat menjadi wadah komunikasi, interaksi,
diskusi, koordinasi, kolaborasi dan sinergitas,” harapnya.
Ditempat
yang sama, Deputi III BSSN Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Akhmad Toha sangat mendukung dan mengapresiasi atas
dibentuknya Tim CSIRT Provinsi Maluku.
“Karena,
seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber
menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ranah siber saat
ini mengalami perubahan begitu besar yang banyak memberikan peluang bagi
pengguna ruang siber,” ujarnya.
Toha
menjelaskan, Yoseph menjelaskan berdasarkan hasil monitoring BSSN, tercatat
telah terdapat 621,17 juta anomali trafik atau serangan siber pada Januari-Juni
2021, dengan kategori anomali terbanyak yaitu malware, trojan activity, dan
information leak (Kebocoran informasi). Adapun sebaran sektor terbanyak yang
mengalami kasus kebocoran data akibat malware pencuri informasi, adalah sektor
pemerintah, keuangan, penegakan hukum, telekomunikasi, dan transportasi.
Oleh
sebab itu, menghadapi serangan yang berada di ruang siber tersebut, negara
hadir melalui Badan Siber dan Sandi Negara yang berperan aktif dalam upaya
meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
“Saat
ini BSSN tengah membangun kekuatan siber, salah satunya dengan membentuk CSIRT
sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia. CSIRT merupakan
organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan
menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber,” pungkas Toha.
Acara
launching ini dihadiri Plh Sekda Maluku Sadlie Ie, Staf Ahli Gubernur Bidang
Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Margaretha E.E. Samson, Staf Ahli Gubernur
Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Umar Al-Habsy, Assisten II Perekonomian
dan Pembangunan Setda Maluku dr. Meikyal Pontoh, Kadis Kominfo Semmy Huwae,
Kadis ESDM Fauzan Chatib, Kepala BKD Jasmono, Kadis Lingkungan Hidup Roy
Siauta, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Danny Indey dan undangan lainnya.
(dp-19)
