 |
| Ratusan warga Desa Wakolu berdemo di depan kantor Dinas kesehatan dan kantor Bupati SBB |
Piru, Dharapos.com
Ratusan warga masyarakat asal Desa Wakolo Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan aksi demo memprotes penyerobotan lahan.
Pantauan media ini, Kantor Dinas Kesehatan menjadi sasaran pertama aksi demo yang dimulai pukul 10.35 WIT dan berlanjut ke Kantor Bupati SBB hingga pukul 12.30 WIT.
Ratusan pendemo terdiri dari pemuda, orang tua dan ibu rumah tangga, dengan menggunakan 5 unit mobil, terdiri dari 3 mobil truk, 1 Avansa, dan 1 buah mobil pick-up, turut membentangkan pamflet yang bertuliskan: “Pemda SBB tidak tahu hukum, Pemda tidak bisa atasi masalah selama ini, jangan tutup mata dari desa kami, jangan anak tirikan desa Wakolo. kami butuh kejelasan”.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas terkait untuk segerah memberhentikan pekerjaan pembangunan Puskesmas di Desa Wakolo, karena pembangunan tersebut telah menyerobot lahan warga dan menyalahi kesepakatan,” tuntut warga yang disampaikan salah satu orator.
Sebanyak 4 poin menjadi tuntutan pendemo disampaikan dalam aksi tersebut diantaranya pertama, gapura sebagai pembatas antar Desa Wakollo dan Lisabata harus dibongkar, kemudian kedua Pembangunan Puskesmas tidak harus memakai nama salah satu Desa baik Wakollo atau Lisabata tapi Pustu Sapalewa.
Yang ketiga, biarkan warga Desa Wakollo membangun di lahan milik Desa Wakollo, sedangkan yang terakhir, harus dibuat surat kesepakatan yang memiliki legal standing.
Usai melakukan orasi di luar halaman kantor bupati, kemudian beberapa delegasi warga pendemo diminta untuk ketemu Bupati guna memediasi persoalan tersebut.
Usai pertemuan, Raja Desa Wakollo Triany Koli kepada wartawan di pelataran kantor Bupati mengungkapkan kehadiran masyarakat desa Wakollo menyampaikan aspirasinya ke Kantor Bupati SBB dan Dinas kesehatan SBB, sebagai buntut “kehilangan telinga” Pemkab SBB.
“Kami datang ke sini karena suara dan aspirasi kami tak didengar Pemkab SBB. Pemkab khususnya Dinas Kesehatan melakukan penyerobotan lahan. Pemkab SBB melalui Dinas Kesehatan melakukan Pembangunan puskesmas di lahan warga Desa Wakollo tanpa ada koordinasi dengan pemilik lahan itu, “ tandas Raja Desa Wakollo.
Baginya, langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan (melakukan pembangunan Puskesmas) dapat memicu konflik antara kedua desa yang pernah bertikai beberapa tahun silam.
“Apa yang dilakukan oleh Pemkab SBB melalui Dinas Kesehatan dapat memicu (konflik) atau memperkeruh keadaan kembali,” sesalnya.
Lanjutnya, pihaknya telah menyurati pihak Pemkab SBB terkait dengan permasalahan yang ada, namun pihak Pemkab SBB seakan acuh dan mengabaikan permasalahan itu berlarut larut.
Diakuinya, memang ada kesepakatan dengan pihak Pemkab SBB untuk membangun Puskesmas Pembantu di (Lahan milik warga) Desa Wakollo, namun pembangunan itu harus dengan beberapa persyaratan.
Sementara itu, menyinggung terkait pertemuan dengan Bupati SBB Jacobus F. Puttileihalat terkait masalah dugaan penyerobotan lahan, Ayu Koli salah delegasi warga Desa Wakollo yan bertatap muka dengan Bupati SBB mengatakan, adanya larangan oleh Bupati terkait pembangunan Puskesmas Pembantu di lokasi milik warga itu.
“Kita bertemu dengan Bupati, beliau hanya bilang akan mengintruksikan Kadis Kesehatan untuk menghentikan pembangunan Puskesmas Pembantu di lahan milik warga Wakollo itu,” tutup Ayu.
(dp-26)
