 |
| Dr. Nur Alam, SE, M. Si |
Papua – Dharapos.com
Wakil Walikota Jayapura, Dr. Nur Alam, SE, M. Si, Jumat (3/10) membuka secara resmi Rapat Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan kota Jayapura yang berlangsung di Aula Sian Soor lantai 2, Kantor Walikota Jayapura, Provinsi Papua.
Dalam arahannya, Wawali mengatakan kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi juga terjadi pada negara-negara yang sudah mapan di bidang ekonomi.
“Sehingga gerakan global yang bersifat kemanusiaan menjadi kepedulian bersama dunia Internasional, maka ditetapkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui kesepakatan Milenium Development Goalds,” ungkapnya.
Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia, lanjut Wawali, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir serta pembangunan sarana – prasarana pendamping.
“Pemerintah Kota Jayapura telah turut menyukseskan program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinir oleh tim TKPKD Kota sehingga semua pihak diajak untuk bekerja secara maksimal agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
 |
| Peserta Rapat Evaluasi |
Dikatakan Wawali, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di kota Jayapura mengalami penurunan yang signifikan. Untuk tahun 2010, jumlah penduduk miskin kota Jayapura berjumlah 45.496 orang atau 17,31 %, pada tahun 2011 jumlah penduduk berjumlah 271.012 orang dengan jumlah penduduk miskin 43.900 orang atau menurun 16.03 %, tahun 2012 jumlah penduduk 273.928 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 43.300 menurun 15,77 %.
“Untuk data 2013-2014 belum diketahui pasti, namun apabila melihat jumlah penduduk yang perkembangannya begitu pesat tentu secara prosentase bisa diperkirakan penurunannya agak kecil,” ujarnya sembari menambahkan bahwa begitu banyak orang yang berdatangan ke kota Jayapura baik dari 29 kabupaten di Provinsi Papua maupun Papua Barat termasuk dari luar Papua yang datang namun tidak memiliki keterampilan.
“Saat dilakukan pendataan dari rumah ke rumah, orang yang tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan tetap bisa dikategorikan sebagai orang miskin,” lanjutnya.
Kondisi ini, ungkap Wawali, sama dengan kita memindahkan orang miskin dari kabupaten lain ke kota Jayapura sehingga jumlah orang miskin di kota Port Numbay ini presentasenya relatif meningkat.
(dp-25)