![]() |
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa |
Ambon, Dharapos.com – Angka kemiskinan di Maluku mengalami
penurunan hingga 16,23 persen di 2022 lalu.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019
kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17 persen, tetapi pada bulan
September 2022 angka tersebut menjadi 16,23 persen”, ujar Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anton Lailossa di
ruang kerjanya, Senin (6/2/2023).
Ia menjelaskan Provinsi Maluku dibawah Kepemimpinan Murad
Ismail, mengalami penurunan kemiskinan menjadi 1,46 persen, dan jika
dibandingkan dengan periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yakni Maret 2014
– September 2017 penurunan kemiskinan hanya terjadi sebesar 0,8%, maka pada
kepemimpinan Murad-Orno kali ini perbandingan sekitar 170% lebih tinggi.
“Bisa dilihat pada masa pemerintahan saat ini penurunan
jumlah orang miskin juga terjadi, dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya
sekitar 290 ribuan. Nah, pada periode yang sama 5 tahun yang lalu walaupun
terjadi penurunan 0,8 persen, orang miskin tidak mengalami penurunan, tetap
mengalami kenaikan. Dari referensi ini kita harus berbesar hati, karena pada
masa ini terjadi percepatan penurunan kemiskinan,” urainya.
Lailossa mengatakan, hal ini dapat dilihat dari semakin
mendekatnya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku,
dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Provinsi terdekat yang lebih
rendah tingkat kemiskinannya dari Provinsi Maluku yaitu Provinsi Gorontalo.
“Jika awal masa kepemimpinan ini jarak dengan Provinsi
Gorontalo lebih dari 2 persen, namun pada September 2022 jarak tersebut hanya
tinggal 0,8 persen. Tentunya jika kecenderungan ini terus dapat dipertahankan,
maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, kita dapat saja menyalip atau
melewati Provinsi yang terdekat dengan kita, sheingga peringkat kita dapat
lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan, meskipun awal masa pemerintahan Murad –
Orno, diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa yaitu gempa bumi pada
tahun 2019, yang dilanjutkan dengan pandemic Covid-19 pada awal Maret 2020,
dimana dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor non ekonomi, seperti
mengendalikan faktor-faktor penyebab Covid-10 agar aktifitas masyarakat dapat
berjalan baik, kemudian dilanjutkan lagi dengan instabilitas keamanan global
yang memacu krisis, menaikan tingkat inflasi, dan menaikan garis kemiskinan,
yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku dapat
menurunkan angka kemiskinan dikarenakan semua pihak dapat bekerjasama dan
mengelola instrumen APBD dengan efektif.
“Ini terjadi karena kita semua dapat bekerjasama,
mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari Pemerintah Pusat dan juga dari non
pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD Provinsi, sehingga dapat secara
efektif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tingkat kemiskinan tersebut.
Perbaikan yang dimaksudkan seperti, Pembuatan Kartu Maluku Cerdas berupa
beasiswa terhadap siswa miskin, dan kartu Maluku Sehat, pengembangan sentra
industri, mendorong ekspor, membuka penerbangan ke Jepang dan mempermudah
ekspor tersebut sehingga terjadi kenaikan investasi, membangun sentra produksi
di berbagai tempat, mendorong perdagangan pala, kelapa, cengkeh yang diekspor
ke berbagai negara, damar, yang diekspor ke Bangladesh dan India, mendorong
produksi kelapa di Maluku Tengah, rumput laut di Maluku Tenggara, sektor
pariwisata di berbagai tempat, dan mendorong perikanan tangkap di berbagai
lokasi di Provinsi Maluku.” Jelasnya.
Lailossa mengatakan, APBD ini juga diefektifkan untuk
menahan laju inflasi, dimana Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja keras
untuk mengendalikan harga-harga akibat tekanan global.
Namun dengan membuka sentra-sentra penghasil produksi bahan
makanan, dan menjaga stabilitas harga serta melakukan hubungan perdagangan
dengan distributor di luar Maluku, dan melakukan pengendalian operasi pasar di
seluruh titik di Provinsi Maluku.
“Nah instrument-instrumen seperti inilah yang kemudian
berkontribusi terhadap penurunan laju kemiskinan, termasuk bantuan-bantuan
sosial melalui APBD OPD-OPD dan melalui hibah-hibah yang diberikan kepada
masyarakat Maluku, serta melaksanakan koordinasi melalui Tim Percepatan
Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan dana-dana APBN sekitar 2 triliun, dengan
Lembaga-lembaga non pemerintah seperti CSR, kita fokuskan untuk hal-hal
tersebut,” ungkapnya.
Lailossa juga mengatakan peningkatan tipis tingkat
kemiskinan ini, tidak dapat dilepaspisahkan dari Maluku sebagai perekonomian
terbuka yang berhubungan dengan nasional dan tingkat global, dimana perang
Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakpastian global di tingkat keamanan yang
mengakibatkan terganggunya rantai pasok perdagangaan ekonomi dunia, yang juga
mengakibatkan peningkatan harga-harga berbagai komoditas, sehingga meningkatkan
garis kemiskinan.
“Walaupun pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi kita 6%
juga meningkatkan pendapatan masyarakat, namun peningkatan garis kemiskinan
yang cukup besar di seluruh dunia, tingkat nasional dan regional mengakibatkan
masyarakat yang tergolong di garis kemiskinan mengalami peningkatan tipis,” sambungnya.
Menutup keterangannya, Lailossa menyampaikan sebagai
masyarakat Maluku harus berbangga dengan pencapaian yang sudah dicapai sampai
saat ini atas percepatan penurunan kemiskinan yang terjadi.
“Kedepannya kita tetap harus optimis menghadapi berbagai
fenomena global, karena kita juga berhasil melewati krisis-krisis sebelumnya
dengan cukup baik, karena itu kita juga harus tetap bekerja keras, sesuai
arahan Gubernur Maluku kepada seluruh OPD, agar tetap berkoordinasi untuk
menjaga stabilitas sosial dan juga mendorong ekonomi serta berbagai
dampak-dampak positif yang dapat ditimbulkannya,” tutupnya.
(dp-ki)