Papua, Dharapos.com
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay menegaskan kepada para petugas kesehatan (Perawat dan Dokter) di Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan sistem dari rumah ke rumah (Door to Door).
 |
| drg. Aloysius Giyai |
Hal ini dikatakannya, karena mengingat fasilitas di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di daerah tersebut masih sangat kurang.
“Rumah sakit di Lanny Jaya masih baru, maka semua fasilitas kesehatan juga tergolong baru, tapi tidak mengurangi kinerja petugas. Apalagi paradigma pola kesehatan yang sekarang saya genjot bukan lagi pelayanan di Puskesmas atau rumah sakit, tetapi pelayanan Door to Door,” terang Giay kepada wartawan, di kota Jayapura, Papua, Senin (1/12).
Lebih lanjut, jelas dia, saat ini petugas kesehatan tidak lagi menunggu pasien di RS dan puskesmas, tapi harus pelayanan dari rumah ke rumah termasuk mereka yang harus minum obat program, seperti TB atau obat ARV untuk penderita virus HIV.
“Sekarang sistemnya tidak harus dirawat di rumah sakit, tapi petugas yang bergerak pergi melihat dan rawat pasien dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, jangan cepat mengambil kesimpulan, sarana fasilitas yang kurang di puskesmas dan rumah sakit terus pelayanannya rendah, itu tidak,” tegas mantan Direktur RS Abepura itu.
Giay juga mengatakan sudah banyak masyarakat di Lanny Jaya yang terinfeksi virus HIV dan petugas kesehatan tidak ‘jemput bola’, sehingga pemahaman masyarakat untuk memeriksakan diri sangat kurang.
“Sebenarnya yang terinfeksi HIV banyak, tapi petugas itu tidak genjot, tidak mobile dan promosi tidak pintar. Oleh karena itu, dengan semakin digenjotnya promosi depresentif penyakit di kampung-kampung sudah mulai banyak ditemukan dan segera kami lakukan pengobatan ARV, begitu juga sekarang kami lakukan penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari rumah ke rumah,” tandasnya.
Dikatakan, terkait dengan masalah kesehatan di Lanny Jaya, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Kadiskes Lanny Jaya dan melakukan peninjauan ke RS dan puskesmas yang ada di daerah itu, sekaligus mengatur bagaimana kedepan bisa ada penambahan beberapa peralatan medis.
“Saya bilang kepada Kadis, tidak janji, karena sudah ada dana Otsus 80 persen turun ke Kabupaten/Kota, itu menjadi catatan bagi saya karena janji itu harus ditepati. Saya tidak bilang kami akan bantu, tapi saya bilang nanti lihat keadaan,” tuturnya.
Selain itu, sebagai pembinaan sudah menjadi tanggung jawab Dinkes Provinsi, baik RS dan puskesmasnya, tetapi untuk melengkapi peralatan semua dana sekarang sudah turun ke Kabupaten/Kota.
Apalagi, lanjut Giyai, dari dana Otsus 80 persen wajib untuk kesehatan minimal 15 persen sesuai dengan Pergub Nomor 8 dan Juknis yang dinas kesehatan susun.
“Dari dua aturan ini sudah jelas kalau dana untuk kesehatan tidak bisa dialihan ke tempat lain, kalau tidak digunakan secara baik, penyakit akan semakin menjadi-jadi,”terangnya.
(Piet)