 |
| Yunus Wonda |
Papua, Dharapos.com
Terkait statemen Ketua Komisi D DPR Provinsi Papua, Yan Mandenas, pada salah satu media tentang rencana penggunaan anggaran 65 Milyar untuk penyelesaian Otsus Plus mendapat tanggapan dari Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua, Yunus Wonda.
Kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (7/10), Wonda menegaskan terkait anggaran tersebut telah dibahas dalam pertemuan Badan Musyawarah (Bamus ) resmi di DPRD Provinsi Papua yang juga dihadiri Ketua Komisi D DPR Papua, Yan Mandenas dan sekaligus mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
“Saya mau klarifikasi tentang dana Otsus Plus yang dikatakan 65 Miltar itu. Bahwa, pada pertemuan kami pada hari Jumat (3/10), dalam pertemuan Bamus resmi di DPR Papua yang juga dihadiri anggota DPR saudara Yan Mandenas. Saya sebagai pimpinan langsung meminta kepada penjelasan beliau tentang dana yang dikatakan 65 Milyar itu,” ujarnya.
Ditegaskan Wonda, seluruh masyarakat Papua harus tahu bahwa pemberitaan tersebut tidak benar. Juga, anggaran 65 Milyar yang digunakan untuk Otsus Plus sama sekali tidak benar dan izin prinsipnya juga tidak benar.
“Semua surat ada di tangan saya, di sini. Jadi, itu semua tidak benar dan Pak Yan sudah klarifikasi dalam rapat Bamus resmi bahwa beliau tidak pernah ngomong 65 Milyar itu,“ tegasnya.
Selain itu, ketika disinggung terkait izin prinsip, Wonda mengaku sementara ini sedang berproses.
“Izin prinsip, saya sudah bahas dalam Bamus kemarin bahwa tidak pernah kami jalankan. Saya tahu bahwa itu tidak melalui mekanisme, jadi izin prinsip masih ada di ruangan saya,” ungkapnya.
Wonda menambahkan, anggaran yang digunakan untuk Otsus Plus hanya 15 Milyar dan itu memang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua.
“Intinya bahwa 65 Milyar itu tidak benar, namun yang resmi dalam APBD Provinsi Papua hanya 15 Milyar yang sudah ada dalam anggaran,” tutupnya. (dp-25)