Elat,
![]() |
Ilustrasi Orasi Kampanye |
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak tegas bahkan terkesan acuh terhadap keterlibatan sejumlah PNS dalam politik praktis. Hal itu sering kali terpantau saat berlangsungnya kampanye dari sejumlah pasangan calon kepala daerah (Calkada) yang akan bertarung pada Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Maluku Tenggara.
Kondisi ini membuat sejumlah figur calon maupun masyarakat sangat kecewa terhadap kinerja Panwaslu Malra.
Hal itu dikatakan salah satu tokoh pemuda Malra, Rony Rahayaan saat ditemui Dhara Pos, Jumat (24/5), terkait kondisi yang terjadi.
Menurutnya, Ketua Panwas Malra, M. Lafteu tidak tegas dalam menegakkan aturan-aturan terhadap bawahannya sehingga bawahannya pun tidak disiplin dalam penegakkan aturan dilapangan.
Akibatnya, kerap kali terjadi kecolongan di lapangan dimana ada oknum-oknum PNS yang terlibat kampanye atau orasi baik di kecamatan Kei Kecil dan Kei Besar. Kendati begitu, pihak Panwaslu pun acuh tak acuh atas kondisi tersebut.
Rony Rahayaan pun sangat menyayangkan sikap Panwas yang terkesan membiarkan masalah yang terjadi.
Oleh karena itu, dirinya mengharapkan agar Ketua Panwas Malra dan seluruh anggotanya maupun Panwas di tingkat kecamatan agar tidak menutup mata dengan apa sudah terjadi.
“Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilihan gubernur/legislatif/presiden, Panwaslu harus bisa bersikap tegas terhadap aturan. Maka kepercayaan yang sudah diberi, tolong di jaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.(obm)