Ambon, Dharapos.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, B. Wijanarko, A.Ptnh., M.M., bersama Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dony E. Brilanto, S.T., M.M., menyambut kedatangan rombongan Komisi II DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026) lalu.
Kunker ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sinkronisasi target strategis di tingkat unit kerja daerah seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru.
Fokus utama tetap pada percepatan Reforma Agraria dan penyelesaian isu pertanahan yang menyentuh hingga wilayah kepulauan.
Kakanwil BPN Provinsi Maluku, B. Wijanarko, menyampaikan bahwa kehadiran legislatif merupakan upaya bersama untuk mendorong percepatan program nasional di seluruh wilayah Maluku.
“Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai upaya mendorong percepatan reforma agraria dan penyelesaian persoalan pertanahan, yang implementasinya mencakup penguatan koordinasi pada kantor-kantor pertanahan di kabupaten/kota,” jelas Wijanarko.
Kunker spesifik ini membahas isu-isu yang berdampak langsung pada operasional wilayah, termasuk di Kepulauan Aru, Optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Mendorong efektivitas penataan aset dan akses khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Percepatan Sertipikasi Tanah untuk Memastikan program strategis nasional berjalan tepat waktu guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai upaya Memperkuat mitigasi sengketa melalui koordinasi lintas kelembagaan yang lebih erat.
Partisipasi aktif unit kerja daerah, termasuk jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru, menjadi kunci keberhasilan kebijakan strategis ini.
Sinergi yang dibangun melalui kunjungan Komisi II DPR RI ini diharapkan mampu menyempurnakan kualitas pelayanan pertanahan dan memperkuat tata kelola administrasi pertanahan yang transparan bagi seluruh masyarakat.
Kanwil BPN Provinsi Maluku bersama Kantor Pertanahan di jajarannya terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat demi tercapainya target reforma agraria yang optimal dan berkeadilan di seluruh wilayah Maluku.
KPA
