Ambon, Dharapos.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Milati Ibrahim, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tidak pasif menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Pemkot diminta lebih agresif “menjemput bola” ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun skema pembiayaan pembangunan lainnya.
Dorongan tersebut disampaikan Milati kepada Dharapos.com, Senin (31/8/2026), menyusul nihilnya alokasi DAK Fisik bagi Kota Ambon pada Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, Kota Ambon tercatat memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp0.
Menurut Milati, kondisi tersebut tidak boleh hanya diterima sebagai kenyataan anggaran. Nihilnya DAK Fisik harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pemicu bagi Pemkot untuk memperkuat strategi pengusulan program, komunikasi dan pengawalan ke pemerintah pusat maupun kementerian teknis.
“Pemkot harus lebih aktif memperjuangkan kepentingan Kota Ambon ke pemerintah pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD, karena kebutuhan pembangunan kita besar sementara kemampuan fiskal daerah terbatas,” tegas Milati.
Ia menilai, kebutuhan pembangunan Kota Ambon masih cukup besar, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kemampuan APBD yang terbatas, tidak realistis jika seluruh kebutuhan tersebut hanya dibebankan kepada anggaran daerah.
Karena itu, menurut Milati, Pemkot harus mampu mengidentifikasi program-program pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan daerah.
“Kalau memang ada kebutuhan pembangunan yang bisa diperjuangkan melalui kementerian atau DAK, ya harus diperjuangkan. Jangan sampai peluang pembiayaan itu lewat begitu saja karena kita kurang aktif mengusulkan atau mengawal,” ujarnya.
Milati menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyusun program lalu menunggu dukungan datang. Setiap usulan prioritas harus disiapkan dengan data yang kuat, perencanaan matang, dokumen teknis yang lengkap serta dikawal secara konsisten hingga tingkat kementerian.
Menurutnya, keterbatasan fiskal justru harus mendorong Pemkot bekerja lebih agresif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.
“Bukan berarti kita tidak percaya dengan kemampuan APBD. Tetapi kita harus realistis. Kalau kemampuan APBD terbatas, maka sumber pembiayaan lain harus dikejar. Pemerintah harus berani membawa kepentingan Kota Ambon sampai ke kementerian,” katanya.
Ia juga mengingatkan, nihilnya DAK Fisik bukan berarti seluruh pintu dukungan pemerintah pusat tertutup bagi Kota Ambon. Pemkot sebelumnya telah memperjuangkan dukungan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
Sejumlah ruas yang diperjuangkan, yakni Waiheru, Nania dan Wailete, telah dinyatakan lolos. Bagi Milati, hal tersebut menunjukkan bahwa peluang dukungan pusat tetap terbuka sepanjang pemerintah daerah mampu mengusulkan program yang sesuai, memenuhi persyaratan dan mengawalnya secara serius.
Karena itu, ia meminta pola tersebut terus diperluas dan tidak berhenti pada satu program saja. Pemkot perlu memetakan seluruh program kementerian dan lembaga yang berpotensi mendukung pembangunan di Kota Ambon.
“Prinsipnya, semua pintu harus diketuk. Jangan menunggu pusat datang melihat persoalan kita. Pemkot harus datang membawa data, membawa kebutuhan masyarakat dan membawa solusi untuk diperjuangkan,” tandasnya.
Milati menambahkan, DPRD Kota Ambon pada prinsipnya siap mendukung langkah Pemkot sepanjang kebijakan dan program yang diperjuangkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia berharap Pemkot dan DPRD dapat membangun strategi bersama dalam mengawal setiap peluang pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga keterbatasan APBD tidak menjadi penghambat bagi percepatan pembangunan.
“Kalau kebutuhan masyarakat besar, sementara anggaran kita terbatas, maka cara kerjanya juga harus lebih agresif. Kita tidak boleh hanya duduk menunggu. Kepentingan masyarakat Kota Ambon harus diperjuangkan,” pungkasnya.
(dp-53)
