Ambon, Dharapos.com – Anggota DPRD Kota Ambon, Milati Ibrahim, memanfaatkan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di dua wilayah.
Hari pertama reses berlangsung di RT 05/RW 06 pada Jumat (28/8/2026), kemudian dilanjutkan di RT 04/RW 08 kawasan Tanah Rata belakang Sekolah Luar Biasa (SLB), Sabtu (29/8/2026).
Beragam persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur, pendidikan, lingkungan, kesejahteraan pekerja hingga pemberdayaan ekonomi.
Dalam reses di RT 05/RW 06, Milati turut didampingi Anggota DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua Fraksi PKS Maluku, Hj. Rostina S.Sos., M.Si., Kepala Dinas PUPR Kota Ambon Melianus Latuihamallo, ST., MT., bersama staf, Ketua RT setempat Bapak Imam serta masyarakat.
Warga menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya perbaikan Mushola Al-Kautsar, persoalan biaya komite siswa SMA yang dinilai cukup membebani orang tua berpenghasilan rendah, penanganan longsor, THR bagi buruh sapu Kota Ambon, penyediaan TPS di lingkungan, perbaikan data desil, serta perbaikan tangga penghubung Galunggung dan Kepala Air di Batu Merah sekaligus pemasangan pagar.
Sementara di RT 04/RW 08 Tanah Rata belakang SLB yang didominasi warga lanjut usia, masyarakat lebih banyak menyampaikan kebutuhan bantuan UMKM dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepada media ini, Senin (31/8/2026), Milati mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui DPRD Kota Ambon.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus melihat kondisi di lapangan.
“Semua aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Apa yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan, sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya berhenti dalam pertemuan reses,” kata Milati.
Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang disampaikan warga membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah, terutama menyangkut infrastruktur, pendidikan, kebersihan lingkungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
Milati berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa ditindaklanjuti. Kita tidak ingin masyarakat hanya menyampaikan keluhan, tetapi ada upaya nyata untuk mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.
(dp-53)
