Ambon, Dharapos.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ambon mulai mematangkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengidentifikasi seluruh Peraturan Daerah (Perda) yang telah disetujui dan diregistrasi sejak 2011 hingga 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat Bapemperda DPRD Kota Ambon bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, Rabu (11/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw, usai rapat mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, terdapat kurang lebih 154 Perda yang telah diterbitkan dalam kurun waktu tersebut.
Dari jumlah itu, sejumlah Perda nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk diusulkan kembali, baik melalui pembentukan Ranperda baru maupun revisi terhadap Perda yang dinilai perlu disesuaikan.
“Ini Bapemperda rapat dengan Bagian Hukum Kota Ambon terkait mengidentifikasi beberapa Perda yang sudah disetujui atau diregistrasi dari tahun 2011 sampai 2026. Ternyata ada kurang lebih 154, dan beberapa di antaranya akan kita lakukan pengusulan Ranperda baru atau Ranperda revisi,” jelasnya.
Menurut Lucky, saat ini Bapemperda masih melakukan pembahasan dan finalisasi terhadap sejumlah judul Ranperda yang akan dimasukkan dalam program pembentukan Perda.
Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan masyarakat.
“Kita masih menggodok dan memfinalisasi judul-judul Perda sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah kota, atau yang tidak bertabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi, bahkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan akan dilanjutkan pada Kamis (12/11/2026) untuk memfinalisasi program Bapemperda Tahun 2027.
Selanjutnya, pada Jumat (13/11/2026), Bapemperda akan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi Maluku.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyinergikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam proses pengusulan Ranperda, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan terbaru.
Menurut Lucky, keterlibatan OPD tingkat provinsi diperlukan agar setiap usulan Ranperda di tingkat kabupaten/kota dapat diselaraskan dengan kewenangan pemerintah provinsi dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
“Jadi, mereka juga harus tahu bahwa mekanisme terbaru dalam pengusulan Ranperda tingkat kabupaten/kota harus melibatkan OPD-OPD di tingkat provinsi untuk menyinergikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan mereka,” terangnya.
Lebih lanjut, Lucky menyampaikan, pada Senin (16/11/2026), lima Ranperda dalam masa sidang ketiga dijadwalkan untuk ditetapkan. Agenda tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan program Bapemperda Tahun 2027.
Dengan demikian, hasil inventarisasi terhadap 154 Perda menjadi salah satu pijakan penting bagi DPRD dan Pemerintah Kota Ambon dalam menentukan arah pembentukan regulasi ke depan, sehingga produk hukum daerah tidak hanya selaras dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
(dp-53)
