Utama

Dalam Pelayanan Publik, Negara Harus Hadir 24 Jam

37
×

Dalam Pelayanan Publik, Negara Harus Hadir 24 Jam

Sebarkan artikel ini
Menpan+RB+Asman
MenPAN-RB, Asman Abnur saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku di Ambon, Rabu (8/2)
Ambon, Dharapos.com
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur mengat
akan, berbicara 
pelayanan publik adalah berbicara mengenai hak warga dan kewajiban
negara untuk memenuhinya.

“Selain itu, dalam mewujudkan  good governance dan meningkatkatkan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik, maka pemerintah menetapkan kebijakan melalui
program revolusi mental dan nawacita,” ujarnya dalam pembukaan Seminar
Nasional Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku di Ambon, Rabu
(08/02).
Karena itu, dalam era keterbukaan seperti
ini,  negara harus
selalu hadir selama 24 jam untuk secara terus-menerus melakukan pemenuhan hak
warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam
hal ini
Pemerintah
yang tidak absen dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Lanjut
Asman, sejalan dengan program satu instansi, satu inovasi (one agency, one
innovation) yang berarti bahwa setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,
dan BUMN diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik
setiap tahun.
Hal ini tentunya sebagai upaya percepatan dan lompatan pelayanan publik. 

Menurutnya, seminar yang bertemakan
“Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku” yang dipilih oleh Panitia
Hari Pers Nasional ni sebagai bukti kepedulian dan rasa persaudaraan untuk
saudara-
saudara di Maluku sekaligus mengingatkan  kembali kepada kejayaan Maluku di masa lalu.

Melalui seminar ini, pemerintah  ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan
diantara peserta seminar yang dapat dijadikan referensi untuk meraih kembali
kejayaan dan kebangkitan Maluku.
Lebih lanjut Asman mengungkapkan,
pemerintah menghadapi berbagai tantangan baik secara eksternal maupun internal.
Posisi Indonesia berada pada posisi negara berpendapatan menengah. Daya saing
Indonesia turun dari peringkat ke-37 menjadi peringkat ke-41.

Birokrasi yang tidak efisien dan tingkat
korupsi yang tinggi. Belum lagi persaingan dengan negara lain, terutama
negara-negara di ASEAN, serta tuntutan masyarakat akan percepatan kesejahteraan
yang lebih nyata dan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

Latar 
belakang tersebut menuntut kita agar bekerja secara luar biasa dan
selalu membuat terobosan dalam pelayanan publik.  

“Terobosan pelayanan publik melalui
inovasi  pelayanan kepada masyarakat
merupakan sebuah keniscayaan,” tegas Asman.

Dalam kesempatan itu, pria kelahiran 2
Februari 1961 menyebutkan ada dua tantangan dalam inovasi pelayanan publik.
Tantangan pertama adalah bagaimana meraih kepercayaan publik dengan cara
meyakinkan rakyat terhadap perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 

“Hal
ini menjadi penting mengingat kepercayaan rakyat merupakan modal dasar
pembangunan,” ucapnya.

Adapun tantangan kedua adalah bagaimana
negara kita meningkatkan daya saing di antara negara-negara di dunia, sehingga
berdampak pada peningkatan kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat. 

Disebutkan, tahun 2016-2017 ini daya saing Indonesia berada pada
urutan 41, turun dari peringkat 37 pada tahun 2015-2016. 

Hal ini tentunya
merupakan tantangan yang serius. “Jawaban dari tantangan tersebut
diantaranya adalah dengan melakukan inovasi, dengan faktor yang sangat
berpengaruh adalah inovasi dari sektor publik melalui penyelenggaraan birokrasi
yang efektif, efisien, dan produktif,” tegasnya.

Seminar tersebut dihadiri oleh Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan
anggota DPRD Provinsi Maluku, para Anggota Forkompinda Maluku, Para Bupati/Walikota dan
Pimpinan DPRD se-Maluku
.

Seminar ini juga menghadirkan Narasumber Gubernur Sumatera
Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Bojonegoro, Bupati
Sragen, Walikota Bandung, dan Walikota Surabaya, mantan Wamen PANRB Eko
Prasojo.

Adapun peserta antara lain  para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Maluku,
panitia Hari Pers Nasional, Tokoh dan Masyarakat Pers Indonesia, Pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *