Jayapura, Dharapos.com
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan Pendataan Keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya di kota Jayapura, Provinsi Papua.
 |
| Petugas sedang melakukan pendataan |
Pendataan tersebut dalam rangka tertib administrasi kependudukan, olehnya itu Pemerintah kota Jayapura mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Papua sejak tanggal 1-31 Mei 2015 untuk melakukan pendataan keluarga di kota Jayapura.
Demikian diungkapkan Walikota DR. Benhur Tommi Mano, MM kepada wartawan Sabtu (2/5), di sela-sela kegiatan pendataan di kediamannya.
Di kesempatan tersebut, Walikota didampingi Sekretaris kota R.D. Siahaya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kota, Betty A. Puy, Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Rocky Bebena dan Kepala Distrik Abepura,Boby Awi.
“Saya minta kepada kepala Distrik, kepala Kelurahan dan kepala kampung sampai pada basis terendah, RT dan RW untuk mendukung pendataan keluarga tahun 2015 ini. Sehingga pendataan ini dapat berjalan dengan baik dan tertib hingga seluruh warga kota Jayapura terdata dengan baik,” imbuhnya.
Diharapkan peran aktif dari kepala Distrik, Kepala kelurahan, kepala kampung dan RT/RW untuk dapat membantu petugas-petugas BKKBN yang akan turun ke lapangan dan nantinya juga telah disiapkan Format-format yang akan disiapkan oleh petugas BKKBN untuk di isi.
Walikota juga meminta agar semua keluarga harus berada di rumah dan meluangkan waktu agar kelancaran proses pendataan berjalan dengan baik.
“Para petugas pendataan BKKBN juga harus diterima dengan baik karena data ini sangat penting untuk digunakan dalam pembangunan di segala bidang,” pintanya.
Ditambahkan juga pada pendataan ini ada data khusus bagi orang Papua dan seluruh penduduk lain yang ada di kota Jayapura, sehingga kepada 491.608 penduduk kota Jayapura yang tersebar di 5 (Lima) Distrik,25 (Dua puluh lima) kelurahan dan 14 (Empat belas kampung) agar tetap berada di rumah pada saat pendataan nanti.
“Karena kota Jayapura sebagai Ibu kota Provinsi akan menjadi contoh bagi kabupaten lain yang ada di tanah Papua,” harapannya.
 |
| Walikota saat sampaikan pernyataan |
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparay, M.Si kepada wartawan mengungkapkan setiap tahun pendataan keluarga di laksanakan namun di tahun 2015 mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014.
“Artinya pendataan keluarga akan di lakukan 5 tahun sekali dan baru dimulai di tahun 2015. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak di semua provinsi di Indonesia,” ungkapnya.
Dikatakan juga, ini untuk pertama kalinya pendataan di tahun 2015 dilakukan di kediaman Walikota Jayapura.
Pelaksanaan pendataan keluarga ini agar semua keluarga di kota Jayapura dan di Provinsi Papua dapat di data dengan benar oleh petugas-petugas yang telah di latih untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
“Data-data tersebut mempunyai manfaat yang besar untuk digunakan baik oleh BKKBN maupun Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan bagi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota di Papua,” tutupnya.
(Harlet)