Saumlaki, Dharapos.com
Provinsi Maluku memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat kaya dengan luas wilayah lautan 658.294,69 Km2 (92,4%), dan luas wilayah daratan yang mencapai 54.185 Km2 (7,6%); atau luas wilayah laut dan darat mencapai 712.479,69 Km2.
 |
| Antonius Sihaloho |
Kekayaan alam ini tersebar pada 1.340 gugus pulau dari 9 Kabupaten dan 2 Kota madya, dengan jumlah penduduk 1.657.409 Jiwa di tahun 2014.
Meskipun terkenal dengan begitu banyak kekayaan alam, namun realitas lain membuktikan bahwa hingga kini provinsi ini masih dalam kategori sebagai daerah termiskin dengan urut ke 4 di Indonesia.
Data yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Maluku , Diah Utami seperti dikutip dari media Ambon Ekspres belum lama ini menyebutkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat masuk tiga besar sebagai daerah yang paling miskin di Maluku dengan angka prosentase sebesar 29,75 %; dan diposisi kedua yakni Kabupaten Maluku Barat Daya dengan prosentase 29,25 %, serta Kabupaten Kepulaun Aru pada urutan ketiga dengan prosentase 27,34 %.
Kondisi ini disebabkan oleh faktor keterisolasian yakni masih minimnya akses transportasi, sehingga membuat aktivitas pembangunan serta aktivitas perkonomian di tiga daerah itu masih terkendala. Tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara Barat tersebut sangat berpengaruh, sehingga secara nasional provinsi Maluku menempati urutan keempat sebagai daerah termiskin.
Sejumlah Karakteristik fisik kepulauan di Maluku seperti aksesibilitas rendah, disparitas wilayah tinggi, penduduk tersebar, tertinggal dan miskin dengan potensi SDA darat terbatas maupun SDA lautnya yang besar namun belum termanfaatkan secara optimal, mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk semakin lebih serius mendorong pembangunan yang sangat tepat guna menjawab kebutuhan masyarakat di bumi pela dan gandong itu.
Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku, Dr. Ir. Antonius Sialoho, MT saat memaparkan arah dan kebijakan pemerintah Provinsi Maluku tahun 2016 kepada Pemda dan DPRD MTB dalam acara Musrenbang Kabupaten MTB, di gedung kesenian Saumlaki.
Menurutnya, sesuai visi periode kepemimpinan Maluku 2014-2019 yakni Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan serta 3 Misi utama yakni Mewujudkan masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman & Damai; Mewujudkan masyarakat Maluku yang Berkualitas dan Sejahtera serta Mewujudkan pembangunan Maluku yang Adil dan Demokratis maka saat ini prioritas pembangunan diarahkan pada sejumlah isu strategis.
Yakni, tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, terbatasnya infrastruktur dan cakupan energi, belum optimalnya pelayanan pendidikan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah, belum optimalnya iklim usaha dan investasi, belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi, serta rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah maupun belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta daya dukung pulau-pulau Kecil dan kawasan perbatasan (terluar dan terdepan).
Selain itu, ada pula faktor ketimpangan antar wilayah dan belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Untuk itu Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pendekatan penerapan kebijakan adalah yakni pendekatan Regional (pendekatan Gugus Pulau) yakni: Buru, Seram Bagian Barat, Seram Utara, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Selatan, Banda, Ambon dan PP Lease, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, serta Wetar dan Pulau-Pulau Terselatan. Pembangunan dengan pendekatan gugus pulau ini kita kembangkan perekonomian Provinsi Maluku dengan berbasis pada komoditas unggulan seperti : perkebunan, pertanian, peternakan, pariwisata, kehutanan, perikanan, industry, dan pertambangan,” urai Sihaloho sembari menunjukan peta gugus pulau kepada peserta Musrenbang.
Data realisasi dan target pembangunan daerah Maluku tahun 2013 hingga 2016 hingga kini mulai diarahkan seperti realisasi Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yakni 5,14 ditargetkan pada 2016 mencapai 6,5. Sementara realisasi inflasi tahun 2013 yakni 6 ditargetkanpada 2016 akan mencapai 6-7.
Untuk kemiskinan, Maluku masih mencapai angka 19,27 % ditahun 2013 sehingga ditargetkan akan turun hingga 15,68% di tahun 2016 mendatang. Angka pengangguran dinilai masih cukup tinggi yakni pada tahun 2013 lalu 9,75% ditargetkan menurun hingga 5,71% pada tahun 2016 nanti. Sementara indikator Swasembada pangan strategis pada tahun 2013 terealisasi 35% sehingga di targetkan meningkat hingga 50% di tahun 2016 mendatang.
Berdasarkan data realisasi dan target pembangunan daerah Maluku tersebut maka saat ini Pemda Maluku telah menetapkan 10 Prioritas pembangunan tahun 2016 yang meliputi pertama: Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Demokrasi, Keamanan, Ketertiban dan Kualitas Perdamaian; Dengan 8 fokus yakni: Peningkatan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan daerah; Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban, keamanan dan perdamaian; Peningkatan harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan; Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta penganggaran daerah; Pemantapan demokrasi, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; Peningkatan kerukunan intern antar umat beragama dan kearifan lokal serta Penegakkan Hukum dan HAM.
Prioritas Kedua yakni Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran yang difokuskan pada Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; Peningkatan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; Peningkatan hak-hak masyarakat adat; Peningkatan dan pemerataan kapasitas masyarakat dalam pemerataan hak dasar bagi masyarakat miskin; Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak; Perluasan akses dan pemerataan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
Prioritas ketiga adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dengan 5 fokus yakni: Peningkatan kapasitas, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; Peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan; Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga; Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan serta Peningkatan potensi dan peran pemuda dalam olahraga.
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat adalah prioritas ke empat dengan focus pada Peningkatan dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan ; Peningkatan kapasitas, jumlah serta upaya pendayagunaan tenaga kesehatan secara merata; Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan ; Perbaikan gizi masyarakat serta peningkatan kesehatan ibu dan anak ; Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan ; serta Pengembangan ketersediaan, keterjangkauan dan pengawasan obat dan makan.
Lanjut dia, pada prioritas ke lima yakni Peningkatan Infrastruktur Dasar dengan 6 fokus kegiatan yakni: Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi, sumberdaya air, telekomunikasi dan listrik ; Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur transportasi, sumberdaya air, telekomunikasi dan listrik ; Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman; Peningkatan konektifitas ; Pengembangan perumahan rakyat; dan Pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternative. Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha termasuk pada prioritas ke enam dengan focus kegiatan meliputi: Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi; Penataan iklim investasi dan kerjasama pengembangan usaha; Peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing; Peningkatan Industri Pengolahan skala kecil, menengah dan skala besar serta kawasan industri; Pengembangan pariwisata daerah terutama wisata bahari, alam, budaya dan sejarah;
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penguatan perekonomian daerah; Meningkatkan promosi investasi; serta Peningkatan usaha perdagangan, ekspor dan penataan jaringan distribusi dan pemasaran.
Pemprov Maluku juga pada prioritas ke tujuh menitikberatkan pada Peningkatan Ketahanan Pangan, dimana focus kegiatannya berupa: Peningkatan produktivitas pangan strategis dan pangan lokal; Peningkatan diversifikan pangan lokal; Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh; serta Penataan sistem distribusi, stabilitas harga dan keamanan pangan.
Sementara pada prioritas ke delapan yakni Optimalisasi Penataan Ruang, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kawasan Rawan Bencana. Prioritas ini akan difokuskan pada: Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Pengembangan kawasan tertinggal, terluar dan terdepan; Pelestarian lingkungan hidup; Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam; serta Mitigasi bencana, percepatan penanganan dampak bencana serta penanggulangan bencana.
“Prioritas yang terakhir yakni: Pengembangan Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Dimana focusnya yaitu: Pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal serta destinasi wisata; Pengembangan Sistem Inovasi Daerah; serta Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK (P3IPTEK) di bidang ketahanan pangan, energi baru terbarukan dan sosial kemasyarakatan,” cetusnya.
(mon)
