Elat, Dharapos.com
Kondisi rusak berat sejumlah ruas jalan pada beberapa kecamatan di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sudah menjadi lagu lama bagi masyarakat di wilayah tersebut.
 |
| Kondisi jalan lintas Nerong – Ohoirenan |
Karena, pada kenyataannya hingga memasuki awal tahun 2015 belum juga ada tanda-tanda perhatian dari Pemerintah Daerah.
Jalan lintas Nerong Ohoirenan menjadi salah satu contoh jalan yang sudah puluhan tahun, kondisinya masih tetap sama karena tidak pernah ada sentuhan dari Pemerintah Daerah begitu pula jalan lintas Ohoirenan Larat. Kondisi yang sama pun terjadi juga pada bidang infrastruktur lainnya.
Pemda dalam hal ini Bupati, terbukti cenderung lebih fokus pada pembangunan di wilayah Kei Kecil.
Kepada Dhara Pos, Sabtu (3/1), salah satu tokoh pemuda Ohoirenan, Wilson Rahangiar mengaku sangat menyesalkan kinerja Bupati Malra Ir. Andreas Rentanubun dan Wakil Bupati Drs. Yunus Serang yang sudah dua periode memimpin kabupaten ini belum juga mengarahkan perhatiannya untuk pembangunan di Kei Besar.
“Saat keduanya sampaikan visi dan misi pada masa kampanye kemarin, janjinya pada kami akan fokus memperhatikan pembangunan di Kei Besar baik wilayah selatan, tengah dan juga utara dan akan dibahas dalam APBD dengan perbandingan 70:30 tapi kenyataannya dibilang 20 persen pun mungkin tak sampai,” sesalnya.
Fakta ini, tegas Rahangiar, membuktikan bahwa Bupati dan Wabup selaku Pemerintah Daerah telah jelas-jelas melakukan pembohongan publik kepada masyarakat Kei Besar dengan janji-janji manis mereka.
“Jadi, saya tegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hanya memanfaatkan kami demi kepentingan sesaat saja dan setelah kepentingannya berhasil, maka apa yang dijanjikan mereka berdua kepada masyarakat ibarat buang garam di laut,” tegasnya.
Rahangiar menuturkan, sejak belum lahir ke dunia ini, jalan Ohoirenan Nerong dan Ohoirenan Larat telah ada sebagaimana cerita kedua orang tuanya namun belum pernah ada perhatian dari Pemda hingga saat ini.
“Mereka hanya fokus saja pada pembangunan di wilayah Kei Kecil. Mungkin Kei besar bukan merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sehingga Bupati dan Wakil Bupati tidak menghiraukannya,” tuturnya.
Belum lagi, beber Rahangiar terlihat jelas di lapangan, Bupati selalu bersikap tegas terhadap dinas terkait baik Dinas PU maupun Bappeda untuk selalu memperhatikan jalan-jalan di Kei Kecil yang walaupun belum rusak namun tetap saja dianggarkan.
“Sementara jalan di Kei besar yang kondisinya rusak berat, jangankan dikerjakan, diperhatikan pun tidak sama sekali. Makanya patut dipertanyakan ada apa dibalik semua ini sampai-sampai sedikit pun perhatian tidak pernah diberikan Pemerintah Daerah,” herannya.
Atas kondisi ini, Rahangiar mempertanyakan status dan keberadaan dana-dana infrastruktur yang diperuntukkan bagi wilayah Kei Besar yang telah dianggarkan dalam APBD Malra tahun 2014 maupun pada tahun-tahun sebelumnya.
“Setiap tahun anggaran ada penetapan APBD Kabupaten Maluku Tenggara yang pasti salah satunya dianggarkan untuk wilayah Kei Besar. Namun kenyataannya, semua orang tahu bahwa dari tahun ke tahun tidak ada pembangunan di Kei Besar, makanya kita pertanyakan ke mana semua dana-dana itu. Bupati harus pertanggungjawabkan keberadaan dana-dana tersebut selama memimpin Maluku Tenggara,” desaknya.
Karena, apabila Bupati tidak bisa mempertanggungjawabkannya maka sudah waktunya para penegak hukum dalam hal ini aparat Kepolisian maupun Kejaksaan untuk segera turun tangan menyelidiki dan mencari tahu keberadaan dana-dana tersebut.
Rahangiar juga menghimbau kepada anggota DPRD Malra khususnya 11 anggota Dewan asal dapil 2 Kei Besar untuk tidak tutup mata atas persoalan ini.
“Saya minta para wakil rakyat yang baru ini untuk tidak membutakan mata dan tulikan telinga terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kei Besar tetapi tolong perhatikan penderitaan masyarakat. Karena kondisinya, sama seperti kita ini sedang dijajah Pemerintah Daerah,” himbaunya.
Rahangiar juga mengingatkan anggota DPRD Malra agar bersikap tegas terhadap Bupati dan Wabup di tahun 2015 dan seterusnya untuk memprioritaskan pembangunan di Kei Besar.
“Jangan hanya ikut-ikut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang hanya mengumbar janji di mulut saja tapi pelaksanaan nol besar,” tegasnya kembali.
(obm)
