 |
| Gubernur Maluku Murad Ismail (kiri) |
Ambon, Dharapos.com – Terobosan demi terobosan untuk Maluku
yang lebih inovatif terus dilakukan Gubernur Murad Ismail.
Betapa tidak, Program inovasi daerah yang dilakukan beberapa
OPD kini telah menempatkan Provinsi Maluku sebagai daerah yang inovatif.
Ini adalah sebuah prestasi, dan dimata Gubernur prestasi
adalah citra diri yang sejatinya harus menjadi tumpuan harapan ditengah tantangan zaman yang terus bergerak
cepat.
Karenanya beberapa waktu lalu, orang nomor satu ini
melakukan MoU dengan Kepala Badan Standardisasi
Nasional guna menjawab aspek pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Alhasil, Maluku Inovasi (MI) adalah salah satu instrumen
yang tidak hanya melahirkan kebanggaan tetapi juga apresiasi guna menjawab
kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Utamanya saat pandemi Covid-19
yang masih melanda dunia.
Gubernur bahkan berharap MI bisa bertransformasi dan
dimodifikasi sesuai perkembangan yang ada.
Atas harapan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Maluku pekan lalu telah menindaklanjuti MoU tersebut dan telah
di audit penerapan 3 ISO yang terintegrasi.
Dan dalam waktu dekat akan mendapatkan pengakuan
Standardisasi dalam menerapkan integrasi 3 SNI Sistem Manajemen.
Ini terlihat dari kegiatan sertifikasi (penilaian) yang
dilakukan PT. Garuda Sertifikasi Indonesia (GSI) bersama KLT BSN Sulawesi Selatan selama dua
hari, 16 – 17 Desember 2021 di BPSDM Provinsi Maluku melalui Online.
Kadis Kominfo Provinsi Maluku Samuel Huwae mengatakan Sistem
manajemen yang diterapkan integrasi 3 SNI sekaligus, yaitu SNI ISO 9001:2015
tentang sistem manajemen mutu layanan, SNI ISO 37001:2016 tentang sistem
manajemen anti penyuapan dan SNI ISO 21001:2018 tentang sistem manajemen
organisasi pendidikan.
Dengan menerapkan integrasi ini, BPSDM Maluku merupakan
organisasi perangkat daerah di Indonesia yang pertama menerapkan 3 sistem
manajemen sekaligus, terutama untuk sistem manajemen organisasi Pendidikan diuar perguruan tinggi.
“Ini prestasi yang luar biasa,” ujarnya.
Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman dalam sambutannya
pada pembukaan audit stage II, mengatakan sebagai OPD, BPSDM mempunyai tupoksi
menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan pelatihan dan pengembangan Kompetensi ASN lingkup Provinsi
Maluku dan Kabupaten/Kota se – Maluku serta provinsi sekitarnya.
“Adanya tingkatan mutu kelembagaan ini dapat memberikan
pelayanan standar sehingga menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang
profesional dan berkualitas” ujarnya.
Karenanya, lanjut
Hadi, salah satu Langkah strategis adalah menerapkan 3 SNI Sistem manejemen
yang terimplementasi atas kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dan BSN.
Dalam penerapannya, BPSDM di dampingi oleh Kantor Layanan
Teknis (KLT) BSN Sulawesi Selatan selaku perwakilan BSN untuk wilayah Indonesia
Tengah dan Timur dalam mewujudkan lembaga Diklat yang terjamin mutu secara
nasional maupun internasional.
“Ini sejalan dengan visi, misi dan perjuangan Gubernur
Provinsi Maluku dalam menciptakan inovasi di lingkungan OPD demi majunya
provinsi Maluku,” tandasnya.
Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Sulawesi selatan Taufiq
Hidayat mengakui, kegiatan sertifikasi merupakan tahapan rangkaian penilaian
oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen (LSSM) dalam hal ini PT. GSI yang diakreditasi
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Tahapan tersebut meliputi Pemahaman Standar ke seluruh
personel BPSDM, Penyusunan Dokumen persyaratan, implementasi dokumen
persyaratan, Pendaftaran ke LSSM yang
diakreditasi oleh KAN, Penilaian (audit) tahap I, Penilaian (Audit) Tahap II,
Tindakan perbaikan, review hasil audit
dan pengeluaran sertifikat pengakuan oleh LSSM.
Atas keberhasilan ini, Ketua TGPP, Hadi Basalamah mengaku
bangga, ia menambahkan, SNI ISO 9001: 2015 tentang sistem manajemen layanan
merupakan salah satu standar yang berisi persyaratan suatu organisasi untuk
mengutamakan layanan demi kepuasan pelanggan.
“Jadi SNI ISO 37001:2016 merupakan standar sistem
manajemen anti penyuapan yang di inisiasi oleh strategi nasional Presiden untuk
memerangi praktik korupsi. Sedangkan, untuk SNI ISO 21001:2018 merupakan
standar sistem manejemen yang diterapkan khusus organsiasi Pendidikan yang
mengutamakan pihak berkepentingan dari organsiasi Pendidikan seperti pengajar,
peserta didik/mahasiswa, alumni bahkan sampai ke wali peserta didik,”
ujarnya.
Dengan adanya kegiatan Audit stage II di BPSDM oleh PT. GSI,
sambung Hadi Basalamah, menunjukkan bahwa Kriteria 3 SNI tersebut telah
diterapkan oleh BPSDM dan semakin dekat menuju OPD Pendidikan dan pelatihan terstandardisasi.
(Kmi)
