 |
| Momen pembukaan yang ditandai dengan pemukulan tifa |
Langgur, Dharapos.com – Bertempat di aula kantor Bupati Maluku
Tenggara, Selasa (2/3/2021), berlangsung
Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setempat.
Bupati setempat M. Thaher Hanubun membuka langsung giat
tersebut didampingi Kepala Dinas PUTR Malra JP. Rahanra.
Turut mendampingi pula, Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur
Daerah Kementerian PUTR Riono Suprapto ST, MT dan Kepala Bidang Pelaksana DAK Sumber
Daya Air Dra. Nova Dorma Sirait, ST, MT
Bupati dalam arahannya menjelaskan Forum Perangkat Daerah
adalah salah satu sarana penting mewujudkan asas partisipatif dalam pembangunan
sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dan memiliki kedudukan yang sangat
strategis.
Hasil musrenbang kecamatan dibahas, serta diboboti secara
teknis di dalam forum perangkat daerah.
“Di dalam forum ini pula, rencana kebijakan pembangunan
sektoral dibahas dan mendapatkan masukan guna menjadi dasar perumusan kebijakan.
Selain, juga menjadi wadah untuk penyepakatan kerangka pendanaan pembangunan,”
urainya.
Kemudian, disepakati usulan-usulan berdasarkan sumber
pendanaan baik untuk APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun DAK.
Khusus untuk usulan APBD Provinsi, APBN dan DAK, Bupati
harapkan dapat segera direkap, guna dibahas lebih lanjut dalam forum di tingkat
provinsi, serta lebih lanjut disampaikan dalam forum Rakortek dan Musrenbang Nasional.
“Hari ini kita melaksanakan Forum untuk dua OPD, yaitu Dinas
PUTR dan Dinas Perumahan. Dua OPD ini termasuk OPD yang paling banyak
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebijakan dan intervensi dari kedua OPD
ini, secara langsung dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.
Hal ini tergambar, ketika masyarakat menyampaikan usulan, sebagian
besar ditujukan kepada dua OPD ini.
“Tentu ini mengandung arti bahwa Dinas PUTR dan Dinas Perumahan
harus benar-benar memastikan, bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki
dampak dan menjadi solusi atas permasalahan di lapangan,” urainya
Untuk Dinas PUTR, prioritas pembangunan jalan di Pulau Kei
Besar harus terus ditingkatkan. Sumber pendanaan DAK dan APBN harus dapat
didorong.
Khususnya ruas jalan yang termasuk dalam JalanTrans Pulau
Kei Besar, sesuai perpres 18 tahun 2020. Disamping juga lokpri perbatasan dan
pulau kecil terluar.
Selanjutnya Prioritas Air Bersih dan Sanitasi guna mendorong
penanggulangan stunting harus dapat direalisasikan. Khususnya di Kecamatan Kei
Besar Utara Barat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dan sebagian Kecamatan Kei
Kecil Barat.
Air bersih adalah salah satu target Standar Pelayanan
Minimal, artinya negara harus hadir dan memastikan masyarakat memiliki akses
yang baik terhadap air bersih.
“Dalam Tahun 2022, saya harapkan permasalahan air bersih
dapat diminimlisir,” harapnya.
Selanjutnya untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
“Akses rumah layak huni masih menjadi permasalahan serius di
beberapa wilayah Khusus untuk Pulau Kei Besar, saya harapkan perhatian serius
dari dinas teknis,” imbau Bupati.
Kebijakan alokasi di tiap desa harus berdasarkan data yang
valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar penyaluran bantuan
benar-benar tepat sasaran, dan mampu memberi dampak nyata di dalam masyarakat.
“Saya juga ingin berpesan, bahwa pengalaman tahun 2020,
usulan untuk Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak terakomodir, disebabkan
status bukan lokasi prioritas,” bebernya.
Untuk itu, Dinas Perumahan harus mencari solusi guna
menangani permasalahan perumahan tidak layak huni di Kecamatan Kei Besar Utara
Barat, termasuk juga beberapa lokasi di Kecamatan Kei Kecil Barat.
“Selain itu, saya juga harapkan sinergi pembangunan antara
Dinas PUTR dan Dinas Perumahan serta dinas lainnya harus dapat ditingkatkan.
Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan fisiknya, melainkan
juga fasilitas di dalamnya,” tekannya.
Yang terpenting adalah akses air bersih dan sanitasi layak
karena sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat.
“Dan olehnya itu, dalam rangka mewujudkan SDM Maluku
Tenggara yang unggul, berkualitas dan berdaya saing, maka akses air bersih bagi
rumah tangga harus benar-benar menjadi perhatian,” pungkasnya.
Di momen itu, Bupati Hanubun juga memberikan cenderamata
kepada Kepala Pusat Fasilitas
Infrastruktur Daerah Kementrian PUTR.
kepada Kepala Pusat Fasilitas
Infrastruktur Daerah Kementrian PUTR.
Giat berlangsung selama satu hari dengan peserta berjumlah
150 orang.
Para peserta berasal dari Komisi D DPRD, Staf Ahli, Asisten Sekda,
pimpinan OPD, delegasi Kecamatan sebanyak
7 orang serta pemangku kepentingan lainnya.
(dp-52)
