 |
| Bupati Malra M. Thaher Hanubun saat memimpin prosesi pelantikan kepala ohoi |
Langgur, Dharapos.com – Bupati M. Thaher Hanubun secara resmi melantik 12 kepala ohoi definitif di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), bertempat di aula Lantai IIISenin (18/2/2019).
Para kepala ohoi yang baru dilantik ini akan menjalani periode kepemimpinan 2019 – 2025.
Bertempat di aula Lantai 3 Kantor Bupati Malra, pelantikan tersebut dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua dan Anggota DPRD Malra, serta para pimpinan Forkopimda Setempat.
Mengawali sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat.
“Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah daerah mengucapkan selamat dan sukses kepada kepala-kepala ohoi yang baru saja dilantik. Semoga dengan pelantikan ini kinerja penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di ohoi dapat lebih optimal dilaksanakan dengan berpegang teguh pada ketentuan yang di berlaku,” ucapnya.
Lanjut Bupati, dalam UU Nombor 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Pemdes untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tugas dan fungsi kepala desa sebagaimana diamanatkan UU dimaksud antara lain sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan dimungkinkan untuk diselesaikan pada tataran Dewan Adat.
“Sehubungan dengan itu pula, penting untuk kita pahami bersama bahwa tidak perlu saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain. Setiap orang harus tahu posisinya dan memastikan pembagian posisi yang telah digariskan sejak zaman leluhur terus terjaga. Berikan hak kepada mereka yang benar-benar berhak dan kepada kita apa yang menjadi hak kita “Hira Ni Fo ini It Did Fo It Did,” sambungnya.
Bupati juga berpesan bahwa di akhir-akhir ini publik sudah banyak melihat kejadian kepala ohoi (Desa) ditangkap.
 |
| Foto bersama seusai pelantikan |
“Banyak Kepala Desa atau Ohoi yang tergoda untuk menyimpang dari sumpah dan janji. Saya ingatkan jangan hanya karena uang yang tidak seberapa, lalu hancur nama baik diri sendiri dan keluarga,” imbuhnya.
Diakui Bupati, saat ini pengelolaan keuangan sangat ketat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) merupakan objek pemeriksaan yang paling dicari.
“Untuk itu saudara-saudara pimpinan desa harus mampu menciptakan pengelolaan keuangan ohoi yang transparan, akuntabel dan terbuka, sehingga dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat,” pesannya.
Bupati juga mengingatkan ada kepercayaan berarti ada dukungan, dan Pemerintah hanya bisa sukses melaksanakan agenda pembangunan jika ada dukungan dari masyarakat.
“Hal ini penting dipahami dan harapan saya agar ini mampu dilaksanakan oleh saudara-saudaraku kepala ohoi yang baru saja dilantik. Semoga dengan segala ketulusan dan keikhlasan kita, maka bersama-sama secara sinergi kita bangun ohoi, daerah dan masyarakat Maluku Tenggara yang kita cintai menjadi lebih baik,” tandasnya.
Bupati juga menambahkan bahwa Pemda Malra masih akan kembali melaksanakan sumpah adat dan pelantikan kepala ohoi definitif.
Namun agenda tersebut baru akan dilaksanakan seusai gelaran Pemilihan Umum 2019.
“Saya tidak mau sampai ada keributan-keributan walaupun itu hanya segelintir orang pada saat menjelang Pemilu nanti,” tukasnya.
Bupati pada kesempatan itu kembali menegaskan komitmennya bersama wakilinya, Ir. Petrus Beruatwarin bahwa untuk 2019 ini seluruh kepala ohoi di Kei Kecil Timur sudah harus definitif.
“Saya juga memohon sekali lagi untuk kepala ohoi yang sudah di lantik dan kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara agar tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menciptakan keributan ataupun kekacauan menjelang Pemilu mendatang,” tukasnya.
(dp-40)
