 |
| Yan Mandenas |
Papua, Dharapos.com
Meski telah menyetujui materi LKPJ Gubernur Papua tahun 2014 dan Raperdasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Fraksi Hanura DPR Papua memberikan beberapa catatan bagi Gubernur dalam perbaikan penyelenggaraan tata Pemerintah Provinsi Papua ke depan.
F-Hanura mengakui ada beberapa catatan fraksi yang tidak di jawab dalam lembaran jawaban yang menjadi catatan bagi Gubernur.
Diantaranya terkait persiapan PON 2020 yang yang menjadi sorotan sehingga berbagai persiapan yang matang perlu di evaluasi dan dapat dipakai sebagai ukuran sejauh mana Pemerintah komitmen menjalankan segala persiapan pelaksanaan PON 2020.
Selain itu, pandangan terkait kinerja KONI namun tidak mendapatkan respon yang memadai padahal olahraga merupakan hal penting bagi masyarakat Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua harus menaruh perhatian secara serius terhadap kinerja lembaga-lembaga yang memiliki tugas. Dan tanggung jawab untuk mengembangkan olahraga di Provinsi Papua,” papar Yan.
F-Hanura juga kecewa terhadap jawaban Gubernur terkait persoalan hukum yang terjadi di Papua yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi Papua.
“Gubernur tidak memberikan jawaban yang tegas terkait persolan hukum yang selalu berujung pada masifnya pelanggaran HAM padahal hingga saat ini persoalan HAM di Papua masih menjadi masalah yang utama,” terangnya.
Tak lupa F-Hanura juga mempertanyakan masalah penunggakan Pajak dari Bank Papua yang di indikasikan kurang lebih mencapai 200 milyar rupiah yang harus di setor ke kas negara.
“Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh bermain-main dengan masalah hukum atas persoalan yang melilit Bank Papua,” tegasnya.
Fraksi juga memberikan catatan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya bagi Bank Papua agar bisa dilakukan secara berkelanjutan.
“Harus transparan serta pengelolaannya yang berbasi kepada kepentingan orang asli papua,” cetus Yan.
Masalah kredit macet yang ada di Bank Papua agar dilakukan Audit khusus oleh BPK RI Perwakilan Papua dan hasilnya dilaporkan secara detail kepada DPR dan publik.
“Fraksi Hanura juga mendorong agar kredit yang diberikan Bank Papua perlu mendapat pengawasan agar Pemerintah dapat mengukur keberhasilan yang di capai,” pungkasnya.
(dp-25)
