 |
| Foto Ilustrasi |
Ambon, Dharapos.com – Nilai Investasi di Maluku pada 2019 lalu masih jauh dari target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp7,61 Triliun.
Realisasi investasi daerah ini tahun lalu sebesar Rp778.340.100.000 pada 39 proyek terdiri dari investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp495.174.100.000 pada 16 proyek. Sedangkan untuk investasi dalam negeri (PMDN) sebesar Rp283.166.000.000 pada 23 proyek.
“Ini merupakan paradoks dimana potensi daerah cukup besar seperti di sektor perikanan, pariwisata, pertambangan serta sektor lainnya. Namun disisi lain, minat investor untuk berinvestasi masih rendah,” ungkap Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Maluku Kasrul Selang sekaligus membuka Forum OPD Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku yang berlangsung di Manise Hotel, Ambon, Kamis (27/2/2020).
Disamping itu, persaingan antar daerah semakin ketat dikarenakan masing-masing berupaya untuk
menarik investor sebanyak mungkin, yaitu dengan memberikan kemudahan yang lebih menarik dalam bentuk insentif khusus guna menggairahkan minat investor.
Diakui Gubernur, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini secara eksklusif hanya mengandalkan promosi investasi yang berbasis potensi sumber daya alam yang juga dimiliki daerah lain serta menjadi unggulan dalam menarik investasi di wilayah masing-masing.
“Untuk itu, diharapkan forum ini mampu mendorong peran investor guna menanamkan modal serta dapat meningkatkan pelayanan prima kepada para pelaku baik PMDN maupun PMA,” harapnya.
Kedepannya untuk menjemput masuknya investasi ke daerah ini diperlukan kesiapan aparatur di bidang pelayanan penanaman modal disertai dengan strategi promosi yang tepat. Juga kemampuan melahirkan image building yang positif yakni pemberian citra daerah yang baik bagi seluruh pelaku usaha.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa strategi dan kebijakan dalam meningkatkan penanaman modal, yaitu;
– Menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif di daerah melalui penyediaan insentif/ kemudahan, menghapus/mengurangi pungutan serta memberikan pelayanan one stop device.
– Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah.
– Meningkatkan profesionalisme tenaga aparatur Pemerintah di bidang pelayanan perizinan.
– Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerja sama dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi berbasis elektronik.
– Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah.
– Meningkatkan kualitas data potensi dan peluang investasi serta informasi penanaman modal di daerah.
“Forum OPD ini diharapkan dapat melahirkan konsep, ide dan gagasan yang kontekstual sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan rapat ini. Dimana kedepannya, target nilai investasi sebesar 5,16 triliun pada pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Maluku” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP setempat Suryadi Sabirin mengakui masih minimnya minat investasi didaerah ini dikarenakan geografis Maluku yang merupakan kepulauan.
“Jadi, masih dibutuhkan pembenahan pada infrastruktur seperti perhubungan, jaringan komunikasi dan listrik karena kondisi itu menimbulkan biaya tinggi dalam berinvestasi,” akuinya usai acara pembukaan.
Walapun begitu, Sabirin optimis langkah yang dilakukan oleh Gubernur Murad Ismail guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Maluku bakal memberikan hasil positif bagi daerah ini.
(dp-19)
