 |
| Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Maluku |
Ambon, Dharapos.com
Gubernur Ir. Said Assagaff mensyukuri pertumbuhan ekonomi Maluku hingga akhir tahun 2016 yang berhasil melampaui rata-rata nasional.
Betapa tidak, dalam kondisi perlambatan perekonomian dunia dan diikuti proses pemulihan perekonomian global yang belum seimbang tentunya mempengaruhi perekonomian nasional maupun perekonomian Maluku.
“Namun tetap patut kita syukuri bahwa pada tahun ini perekonomian Maluku tetap dapat bertumbuh dengan laju lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ucapnya di hadapan para peserta Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2017, bertempat di Baileo Siwalima, kawasan Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu (25/1).
Pernyataan tersebut merujuk pada pertumbuhan perekonomian Maluku hingga Triwulan III Tahun 2016.
“Pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 5,02 persen (yoy) sementara pertumbuhan ekonomi Maluku adalah sebesar 5,27 persen (yoy) dan tentunya dengan realita ini membuktikan pertumbuhan ekonomi di Maluku lebih cepat dari rata -rata nasional,’ cetus Gubernur.
Fakta ini juga di ikuti pula oleh laju inflasi tahun 2016 yang cukup rendah yaitu 3, 25 persen atau jauh lebih rendah dari tingkat inflasi pada tahun sebelumnya yang adalah sebesar 6, 27 persen.
Meski demikian, diakui Gubernur, pihaknya akan terus berupaya melakukan berbagai terobosan demi kemakmuran masyarakat.
“Walaupun pencapaian tersebut cukup menggembirakan namun Pemerintah Provinsi Maluku akan terus-menerus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi kemakmuran masyarakat,” janjinya.
Lebih lanjut, jelas orang nomor satu di Provinsi berjuluk “Seribu Pulau” ini, sebagai satu wilayah dengan potensi yang besar di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, pariwisata serta pertambangan maka tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah potensi –potensi tersebut menjadi usaha rill yang mampu membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas.
“Tantangan ini tentu menjadi lebih besar jika dihadapkan oleh realitas bahwa APBD Maluku masih sangat terbatas jika di bandingkan dengan kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan dengan 1. 340 pulau,” jelasnya.
Implikasi dari provinsi tersebut adalah sebagian besar dana pembangunan akan di gunakan untuk membiayai pelayanan dasar, sedangkan di sisi yang lain, pembangunan ekonomi membutuhkan dana yang sangat besar.
“Maka, dalam konteks inilah kondisi keuangan memiliki peran yang strategis dalam proses pembangunan dan pelaku industri jasa keuangan menjadi salah satu pilar pembangunan di daerah ini,” tukasnya.
(dp-19)
