Ambon, Dharapos.com – Momen peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke XXX tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal.
Momentum ini penting untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan juga merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Namun demikian, keberhasilan pembangunan nasional tetap sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta pada peringatan Hari Otda XXX di Balai Kota Ambon, Senin (27/4/2026).
Mendagri juga menyoroti sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan, di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.
Dikatakannya, kolaborasi antar daerah juga dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan dan pengelolaan sampah.
Pemda juga diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, serta pengentasan ketimpangan antar wilayah.
Selain itu, Pemerintah pusat mendorong daerah untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional, seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.
Disampaikannya, pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum juga menjadi perhatian utama.
“Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta berbasis digital,” sambungnya.
Lanjut Mendagri, memasuki usia ke XXX pelaksanaan Otda, capaian yang telah diraih diharapkan menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pemda juga diminta tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi turut berperan aktif sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan.
“Seluruh daerah diimbau untuk menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, menghindari pemborosan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tukasnya.
(dp-19)
