Ambon, Dharapos.com – DPRD Maluku secara konsisten berupaya untuk terus memastikan ketersediaan semua kebutuhan dasar masyarakat menjelang perayaan Idulfitri tahun ini.
Hal itu kemudian ditunjukkan dua komisi di lingkup Dewan setempat menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra terkait, di ruang rapat paripurna, Kamis (5/3/2026).
Rapat melibatkan Komisi II dan III itu bertujuan untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat tersedia dengan baik dan terjaga stabilitasnya.
Hadir, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Wakil Ketua DPRD Maluku, yang juga Koordinator Komisi III Johan Lewerissa mengatakan, kondisi geopolitik global saat ini menyebabkan pergerakan harga komoditas internasional, khususnya minyak, yang berdampak pada dinamika pasokan di dalam negeri.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemerintah dan BUMN dan BUMD sangat krusial untuk menghindari terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Kita paham bahwa menjelang hari raya, volume permintaan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif untuk memastikan pasokan bahan pokok, energi, bahan bakar minyak, dan listrik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Selain mengatur pasokan, pihak legislatif juga berkomitmen untuk mengambil langkah tegas, terhadap setiap bentuk praktik, yang tidak menguntungkan masyarakat.
Hal ini termasuk penindakan terhadap pelaku penimbunan barang, dan mereka yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan momentum perayaan keagamaan.
“Kepastian dan transparansi informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak akan mengizinkan ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan sendiri,” tegasnya.
Johan berharap, rapat koordinasi ini mampu menjalin sinergi antar lembaga, sehingga seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan Idul Fitri dengan suasana yang aman, lancar, dan penuh kedamaian.
Dalam kesempatan tersebut, setiap perwakilan dari instansi terkait secara berurutan menyampaikan gambaran kesiapan yang telah dipersiapkan.
Termasuk di dalamnya adalah rencana pengamanan jalur distribusi, mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah, serta skenario mitigasi yang akan diterapkan jika terjadi gangguan pada aliran pasokan.
(dp-16)
