 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono |
Makassar, Dharapos.com – Menteri Kelautan dan Perikanan
Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan Penangkapan Terukur, khususnya untuk
wilayah timur Indonesia telah menimbulkan dampak positif diantaranya munculnya
usaha baru yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga meratanya
pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam
Forum Bisnis dan Investasi Maluku Baileo Exhibition di Makassar, Sulawesi
Selatan, Sabtu (5/2/2022) kemarin.
“Melalui penangkapan ikan terukur ini, kita ingin membawa
perikanan di tanah air ke dalam era baru yang lebih maju, lebih
menyejahterakan, lebih berkeadilan sekaligus lebih berkelanjutan,“ ucap Menteri
Trenggono mengutip keterangan tertulisnya, Minggu (6/2/2022).
Menurutnya, penangkapan Ikan Terukur mengubah pendekatan
input control menjadi pendekatan output control, di mana pengendalian dilakukan
dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan dan zonasi sehingga pemanfaatan
sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya.
“Kuota penangkapan akan diberikan kepada investor, nelayan
lokal, dan penghobi. Sedangkan zonasi penangkapan akan dibagi dalam enam zona
termasuk di dalamnya zona spawning and nursery ground,“ ujarnya.
Menteri Trenggono menerangkan, dari enam zonasi tersebut,
Zona 03 yang paling banyak mencakup wilayah timur Indonesia. Areanya meliputi
WPPNRI 715, 718, dan sebagian 714 yaitu perairan Maluku, Maluku Utara, Papua,
Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan
Nusa Tenggara Timur.
Potensi ikan yang bisa ditangkap di zona ini sebesar 3,9
juta ton, dengan nilai produksi sekitar Rp117 triliun.
“Melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur di Zona 03,
maka prospek bisnis dari multiplier effect ekonomi diperkirakan mencapai
Rp154,44 triliun. Ini juga akan mendukung implementasi program Maluku Lumbung
Ikan Nasional,“ terangnya.
Trenggono mengatakan, wilayah timur Indonesia memiliki
potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan
untuk meningkatkan kesejahteraan dari usaha turunan yang dapat dikembangkan
seperti usaha pengolahan ikan, toko perbekalan melaut, pabrik es hingga
apartemen nelayan.
Dari berbagai usaha tersebut, diprediksi akan menyerap
sekitar 571.650 tenaga kerja yang terdiri dari awak kapal, pekerja UPI, dan
pekerja bongkar muat & informal.
“Saya berharap potensi perikanan ini bener-bener
dilaksanakan di wilayah tersebut. Jadi bisa kita bayangkan kalau semuanya ada
di wilayah itu, maka ekonominya pun tumbuh di sana. Ini merupakan trigger untuk
pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak ‘Jawa sentris’, melainkan menjadi ‘Indonesia sentris,“ tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu
Trenggono
(dp-19)
