 |
| Momen giat Diklat Sesdilu Angkatan ke-70 Kementerian Luar Negeri secara virtual, Rabu (4/8/2021) |
Ambon, Dharapos.com
– Gubernur Maluku Murad Ismail membuka kegiatan Diklat Sesdilu Angkatan ke-70
Kementerian Luar Negeri secara virtual, Rabu (4/8/2021).
Hadir dalam
kegiatan itu, Wakil Gubernur Barnabas Orno, Kepala Bappeda dan pimpinan OPD
terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Kepala Dinas
Kominfo setempat Semuel Huwae dalam rilisnya, Rabu (4/8/2021), mengatakan
diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemenlu RI ini bertujuan untuk
mengenal lebih dekat Provinsi Maluku dan menggali potensi kerjasama antara Pemerintah
setempat dengan Kemenlu RI.
“Ada
empat sektor utama yang menjadi fokus dalam diklat tersebut, yaitu kelautan dan
perikanan, perkebunan dan pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta
konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.
Keempat
sektor isu tersebut dibahas oleh peserta Sesdilu bersama Organisasi
Pemerintahan Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi,
mahasiswa, pegiat media sosial, pebisnis muda, pelaku ekonomi kreatif di Provinsi
Maluku, dan sejumlah pejabat Kemenlu.
Dalam
kegiatan itu, Wagub juga menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi
Provinsi Maluku dalam mengembangkan potensi daerah, diantaranya rendahnya APBD
dan minimnya investasi.
Maluku yang
dikenal sebagai daerah kepulauan, memiliki infrastruktur yang kurang memadai,
seperti minimnya transportasi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Dengan
begitu, perlu adanya koordinasi dengan OPD terkait serta dukungan dari
Pemerintah Pusat, dalam hal ini kebijakan atau regulasi khusus terkait
penganggaran untuk Provinsi Maluku.
Dengan
adanya LIN dan Ambon New Port, Wagub berharap dapat meningkatkan sektor yang
ada di sekitar. Dalam hal ini, tenaga Kerja, transportasi, ekonomi bisnis.
“Perlu ada
keterlibatan anak muda di sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan UMKM ” tandasnya.
Untuk
diketahui, Diklat Sesdilu adalah Pendidikan berjenjang bagi diplomat muda
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) khususnya diplomat Indonesia yang telah bekerja
sekitar 10 tahun di Kemlu dan telah menyelesaikan penugasan pertamanya pada
perwakilan Indonesia di luar negeri.
(dp-19)
