 |
| Kegiatan sosialisasi Kesbangpol Maluku di Saumlaki |
Saumlaki, Dharapos.com
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Kamis (9/4) menggelar kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan di Saumlaki kepada para peserta Sosialisasi dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP), LSM, Tokoh Adat, Agama dan organisasi masyarakat lainnya, yang bertempat di Balai Pembinaan Umat, kota Saumlaki.
Panitia penyelenggara dalam laporannya menyebutkan jika maksud pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan yaitu untuk meningkatkan kesadaran pembauran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masyarakat yang merupakan rasa solidaritas antar sesame anak bangsa demi kokohnya persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dimana bertujuan pula untuk memberikan pemahaman pembauran kebangsaan di masyarakat dalam menumbuhkembangkan paham rasa dan semangat kebangsaan serta cinta tanah air dan terpeliharanya pola pikir, sikap dan tindakan yang baik dan atau sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga tetap terpeliharanya keutuhan NKRI
Para penceramah pada Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan berasal dari Badan Kesbangpol Maluku, Dandim 1507 Saumlaki, Letkol. Inf. Musmulyadi, serta yang mewakili Kepala Kepolisian Resort MTB.
Kegiatan tersebut dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Maluku tahun 2015 pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol Maluku tahun 2015.
Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dalam sambutan tertulis yang diserahkan oleh panitia menyebutkan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Kebangsaan di Daerah adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, fasilitasi dan juga sebagai upaya meningkatkan pembauran di tengah pluralisme mayarakat.
Karena disadari bahwa FPK memiliki peran penting sebagai wadah dialog dan koordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna menampung aspirasi masyarakat serta dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan pembauran, demi persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah dan NKRI.
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai social budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyaraka, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan serta keutuhan Negara. Komunikasi dan koordinasi antara FPK Provinsi dan Kabupaten adalah sangat penting, yang diperlukan saat ini adalah kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk bisa menerima kemajemukan dan keberagaman yang ada.
Hal ini menurut Asagaff, sangat penting untuk disadari agar tidak menimbulkan gejolak dan konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hakekatnya keberagaman merupakan khasanah budaya bangsa yang patut disyukuri, karena keberagaman tersebut menjadikan bangsa Indonesia bertambah makmur, kuat dan menjadi Negara yang besar.
Gubernur Maluku juga menghimbau agar dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan di daerah yang nantinya para Pengurus FPK terus berupaya dan berjuang secara aktif menjaga, mengawal, dan mempunyai semangat kesatuan dan persatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena Pembauran Kebangsaan merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni, budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa menghilangkan identitas ras, suku dan etnis dalam NKRI.
Oleh karena itu Forum Pembauran Kebangsan tersebut bagi dia merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar wqrga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan memelihara dan mengembangkan perbedaan dan kemajemukan plurarisme yang ada dimasyarakat sebagai salah satu kekuatan Bangsa dan NKRI.
(mon)
