 |
| Pdt. Benny Giay (tengah) |
Jayapura, Dharapos.com
Forum Kerja Oikumene Gereja-Gereja Papua mendesak Presiden RI, Joko Widodo atau biasa di sapa Jokowi untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) di Papua.
Adanya KPP HAM ini untuk menyelesaikan semua masalah HAM yang terjadi di atas tanah Papua terutama terkait dengan penembakan 4 warga sipil di Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 lalu.
Pasalnya, kasus penembakan ini sampai sekarang belum ada tanda-tanda yang memberikan titik terang siapa pelaku di balik penembakan.
Penyelidikan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi RI (Polri) saling menuding untuk mengusut pelaku penembakan yang sebenarnya.
Selain itu, TNI dan Polri juga terkesan diam, seakan – akan mereka sama sekali tidak terlibat dengan penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai.
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (kingmi) di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay kepada wartawan di Port Numbay mengemukakan menurut laporan dari masyarakat setempat, TNI dan Polri yang melakukan penembakan. Dan, itu terjadi pada siang bolong waktu setempat.
“Kami minta jalan tengah Presiden Jokowi harus membentuk KPP HAM di Papua karena yang punya mandat untuk melakukan periksaan terhadap masyarakat maupun TNI/ Polri, bukan TNI / Polri yang melakukan pemeriksaan,” ungkapnya di kantor Gereja Kingmi Papua, Porasko, Kota Jayapura, Senin (16/3).
Untuk itu, ia menyerukan kepada masyarakat di Papua yang sebagian besar 80 persennya adalah korban kekerasan agar turut aktif menuntaskan kasus ini.
Senada dengan itu, Ketua Sinode Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt. Socrates Yoman menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut demi menuntaskan semua permasalahan yang selama ini terjadi tanah Papua yang telah lama menjadi korban kekerasan.
Terhadap kasus saling menuding, Socrates secara tegas menyatakan, sebaiknya harus dilemparkan kepada penyidik lain selain dari penyidik pihak TNI / Polri.
“TNI dan Polri stop berbohong. Pihak pelaku tidak bisa mengadili korban dari pihak pelaku. TNI/ Polri tidak dapat uang karena tidak ada konflik,” tegasnya.
Gereja, tambah dia, selalu berbicara di atas keadilan.
Kami tidak mau ada pertumpahan darah di atas tanah Tuhan ini,” pungkasnya.
(Ramah)