Ambon, Dharapos.com – Cuaca ekstrem yang melanda Maluku
beberapa hari belakang ini membuat sejumlah ruas jalan dan jembatan rusak.
Ruas jalan tersebut diantaranya jalan penghubung Namlea,
Kabupaten Buru dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Kemudian Jembatan Kawanua,
yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur,
serta ruas jalan maupun jembatan lainnya berstatus Provinsi.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Maluku melalui Komisi III
kemudian memanggil mitra terkait, baik itu Balai Pelaksana Jalan Nasional
(BPJN) Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dan Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang (PUPR) guna mempertanyakan hal tersebut, sebagai tindak lanjut
hasil pengawasan di lokasi terdampak bencana.
“Rapat kita dengan mitra berkaitan bencana yang belakangan
ini terjadi. Minggu kemarin kita sudah turun langsung ke beberapa titik bencana
di pulau Buru, oleh karena itu kita memanggil mitra untuk
menindaklanjuti,”ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri usai
rapat bersama di ruang paripurna, Selasa (16/7/2024).
Dikatakan, dari hasil pengawasan yang dibahas bersama mitra,
Komisi III menganggap ambruk jalan maupun jembatan yang terjadi pada sejumlah
daerah disebabkan karena perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak matang. Bahkan
tidak ada koordinasi yang baik antar instansi terkait, sehingga dampak cuaca
ekstrem tidak bisa terkendali.
“Memang cuaca beberapa waktu belakang ini agak ekstrem,
walaupun tadi dalam rapat saya sampaikan ini bukan baru pertama kali terjadi di
Maluku, dan bukan ter ekstrem yang terjadi pada tahun 2008 dan 2010 debit air
jauh lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Ini disebabkan perencanaan
pembangunan tidak matang, tidak terkoordinasi lintas sektor balai sungai dan
balai jalan, maka dampak dari cuaca ekstrem tidak bisa terkendali dengan
baik,”tuturnya.
Lanjut Fauzan, tidak matangnya pembangunan dapat terlihat
dari ambruknya Jembatan Kawanua. Dimana jarak dari Check Dam atau bendungan
cukup jauh dari jalan, alhasil debit air tidak terkendali. Begitupun dengan
Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
“Makanya kita tadi tekankan kepada mitra untuk adanya
koordinasi, sehingga perencanaan pembangunan tidak parsial, begitu juga bencana
yang terjadi tidak signifikan,”ucapnya.
Sebagai tindak lanjut ungkap Fauzan, komisi III telah
mendesak mitra untuk melakukan penanganan awal terhadap lokasi terdampak
bencana, sehingga akses transportasi, terutama distribusi bahan pokok dapat
berjalan dengan baik.
“Kita tahu bencana yang terjadi itu dampaknya ke
sektor-sektor kehidupan masyarakat, seperti di Buru Selatan harga minyak naik,
begitu juga bahan pokok, begitu juga di werinama, Siwalalat, Kabupaten SBT
dimana terjadi kelangkaan bahan pokok. Itu yang kita tekankan agar dapat segera
dilakukan penanganan,”tandasnya.
Fauzan berjanji, ia bersama anggota Komisi lainnya akan
melakukan pengawasan lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, guna
memastikan infratruktur terdampak bencana sudah tertangani.
(dp-mn)
