 |
| dr. Juliana Chatarina Ratuanak |
Saumlaki, Dharapos.com
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Dinas Kesehatan setempat hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya dasar guna memenuhi pelayanan kesehatan di 10 Kecamatan dan 81 Desa.
Kepala Dinas Kesehatan setempat, dr. Juliana Chatarina Ratuanak yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan hingga saat ini pemenuhan terhadap kekurangan tenaga bidan di desa dan di Puskesmas masih terus dilakukan.
Salah satunya, dengan adanya rencana penambahan bidan desa dan perawat ANC yang bakal di tempatkan di desa-desa yang hingga kini masih mengalami kekosongan.
“Saat ini bidan yang tersebar didesa-desa itu ada 32 orang dan diantaranya ada bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT, red) yang berjumlah 15 orang. Mereka diangkat oleh Kementrian Kesehatan RI, dan sudah mau diangkat menjadi PNS,” ungkapnya.
Dari total ini, tentu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah desa yang mencapai 81.
“Karena kekurangan tenaga bidan maka kita mengoptimalkan mereka dengan cara dibekali dengan PWS atau pemantauan wilayah setempat, ketrampilan tambahan dengan pembinaan, dan menugaskan bidan yang ada di Puskesmas induk untuk mendampingi, membina dan mensupervisi mereka,” lanjut dr. Juliana.
Terkait kekurangan tenaga medis di desa, pihaknya sudah menyebarkan bidan KIT atau tenaga bidan yang dilengkapi dengan peralatan medis teristimewa alat-alat emergensi untuk memberikan bantuan resusitasi dasar.
Salah satunya terkait dengan kasus-kasus persalinan yang kemungkinan lahir dengan cara darurat dan perlu ditindak lanjuti,
“Pada akhir tahun ini diharapkan semuanya sudah tersebar di seluruh wilayah,” tandas dr. Juliana.
Selain itu, karena kekurangan tenaga bidan, pihak Dinkes MTB belum lama ini telah melatih sejumlah perawat untuk melaksanakan tugas-tugas kebidanan di desa yang belum ada bidan desa atau yang disebut dengan perawat ANC.
Perawat ANC yang dilatih semi bidan ini berjumlah 48 orang dan ditugaskan pada 48 desa.
“Kita latih mereka menjadi perawat ANC atau perawat yang mampu melakukan emeriksaan kehamilan dan kalau untuk kondisi darurat, mampu melakukan pertolongan terhadap persalinan atau bisa mengambil fungsi bidan dalam kasus normal. Intinya bahwa kita sudah sipkan sumber dayanya meskipun kita harus akui bahwa masih sangat sedikit untuk dioptimalkan,” ulasnya lagi.
Untuk mengisi kekosongan bidan desa, maka sebagai upaya lanjut, Dinkes akan merekrut 81 tenaga kesehatan (Nakes) yang didalamnya terdiri dari 40 orang bidan dan sisahnya adalah tenaga perawat dan tenaga strategis lainya.
“Kami sementara merampungkan lamaran mereka dan mungkin ada mekanisme yang akan kami lakukan, mungkin lewat wawancara dan tes-tes tertentu terkait dengan kemampuan, integritas mereka untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan fungsi kebidanan,” sambungnya.
Tahun ini akan dikhususkan bagi sekian bidan dan perawat yang sudah dalam proses dan jika dilihat dari efektifitasnya terbilang cukup
“Mungkin tahun depan kita hanya tambah bidan, dan bukan tambah yang lain,” terang dr. Juliana.
Kebijakan ini dilakukan oleh Pemkab, sambil menunggu kebijakan Pempus soal batas akhir moratorium pengangkatan PNS didaerah.
“Jika moratorium ini selesai atau dicabut oleh Pempus maka jika ada seleksi, Pemkab MTB bakal mengikutsertakan sejumlah tenaga honor itu dalam proses seleksi, karena sudah dimasukan dalam kuota,” janjinya.
Sementara, terkait pengupahan bagi sejumlah tenaga honor ini, Ratuanak memastikan bahwa telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan MTB.
(dp-18)
