 |
| Ke 3 pejabat negara didampingi Gubernur Maluku saat meninjau lokasi LIN menggunakan kapal |
Ambon, Dharapos.com – Proses pengembangan Maluku sebagai
Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih terus dilakukan pemerintah melalui
kementerian/lembaga terkait.
Selain rutin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan
pemerintah daerah, peninjauan langsung ke lokasi juga dilakukan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta
Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku,
Jumat (5/2/2021) pagi.
Mereka mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN.
“Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya
ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di
bahari,” tegas Menteri Trenggono setibanya di Ambon.
Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan,
pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu
Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga
pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.
Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga,
cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern,
hingga pusat kuliner.
Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan
industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan
disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi
asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab
provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan
tangkap juga budidaya.
Terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya
meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.
Menteri Trenggono menjelaskan, sejalan dengan pengembangan
LIN di Maluku, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan
perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di
wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas
perikanan yang ada. Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan
negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan
daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka
rakyatnya sejahtera,” ungkapnya.
Dengan adanya LIN ini, estimasi produksi perikanan yang bisa
dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton
per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu
orang.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun
2023 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus
sudah bisa berjalan.
Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam
peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar
bermanfaat ke depannya.
“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara
pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan
di satu kawasan.
Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di
hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,”
urainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN,
baik dari Kemenhub dan KKP.
Gubernur Murad Ismail berjanji akan membantu dalam
menyiapkan lahan bagi sarana prasarana penunjang LIN yang merupakan tanggung
jawab Pemerintah Provinsi Maluku.
(dp-19)
