 |
| Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marvest Safri Burhanudin |
Ambon, Dharapos.com – Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanudin menilai masterplan pengembangan perikanan dan pariwisata Maluku belumlah jelas.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dituntut harus memiliki masterplan yang jelas dalam pengembangan kedua sektor dimaksud.
“Maluku punya potensi pariwisata dan perikanan tetapi tata
ruangnya harus jelas. Master plan Pemerintah Provinsi Maluku harus tegas dan jelas
kemana,” tegasnya kepada pers di pelabuhan Tulehu Ambon, Selasa (11/8/2020).
ruangnya harus jelas. Master plan Pemerintah Provinsi Maluku harus tegas dan jelas
kemana,” tegasnya kepada pers di pelabuhan Tulehu Ambon, Selasa (11/8/2020).
Menurut Safri, sangat disayangkan jika perikanan dan pariwisata
yang merupakan sumber utama ekonomi Maluku tidak dibuatkan suatu perencanaan yang
baik.
yang merupakan sumber utama ekonomi Maluku tidak dibuatkan suatu perencanaan yang
baik.
Ia mencontohkan, hasil tangkapan ikan di laut Arafura
tidak masuk ke Ambon.
tidak masuk ke Ambon.
“Padahal itu bisa dikelola! Artinya, tidak apa kalau
tidak mendarat di Ambon selama itu terdata di Ambon,” ungkap Safri.
tidak mendarat di Ambon selama itu terdata di Ambon,” ungkap Safri.
Dengan begitu, hasil tangkapan yang tidak terdata dan pergi
itu sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Maluku.
itu sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Maluku.
Lanjut Safri, hasil perikanan di Maluku cukup keluar melalui
Tual dan Saumlaki serta tidak harus lewat Ambon, tapi harus terdata di Pemprov Maluku.
Tual dan Saumlaki serta tidak harus lewat Ambon, tapi harus terdata di Pemprov Maluku.
“Tentu kalau ada data konsekuensi, ada pajak yang
dibayarkan. Bukan cuman data saja yang diberi. Kalau cuma data saja itu tidak
menarik, tapi harus ada angka untuk menciptakan kemakmuran,” pungkasnya.
dibayarkan. Bukan cuman data saja yang diberi. Kalau cuma data saja itu tidak
menarik, tapi harus ada angka untuk menciptakan kemakmuran,” pungkasnya.
(dp-19)
Pemerintah pusat wajib mengarahkan bagaimana baiknya.jangan hanya bisa memvonis "belum jelas" dsb.terus terang saja kenapa sihh!!! Mau kasih tidak!! Gitu aja repot
Statement pak Safri Burhanudin (Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi) ini disampaikan saat peninjauan calon lokasi Pusat Industrialisasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) di kawasan Tulehu-Waai sehari sebelum RAKOR LIN dilakukan, sebenarnya Master Plan pengembangan perikanan dalam bentuk Lumbung Ikan Nasional (LIN) sudah kita buat sejak tahun 2011, dan telah diperbarui melalui Reformulasi Master Plan LIN pada tahun 2015, saat ini lagi di buat Grand Design LIN yg akan digunakan sebagai acuan untuk membuat Master Plan yang baru sesuai perkembangan terkini dan masukan dari berbagai stakeholders, yg nanti akan diikuti dengan membuat Managemen Plan dan Action Plan, hal ini sudah kami jelaskan Kepada pak Safri Burhanudin setelah RAKOR LIN Rabu kemarin di Hotel Manise.
Statement pak Safri Burhanudin (Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi) ini disampaikan saat peninjauan calon lokasi Pusat Industrialisasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) di kawasan Tulehu-Waai sehari sebelum RAKOR LIN dilakukan, sebenarnya Master Plan pengembangan perikanan dalam bentuk Lumbung Ikan Nasional (LIN) sudah kita buat sejak tahun 2011, dan telah diperbarui melalui Reformulasi Master Plan LIN pada tahun 2015, saat ini lagi di buat Grand Design LIN yg akan digunakan sebagai acuan untuk membuat Master Plan yang baru sesuai perkembangan terkini dan masukan dari berbagai stakeholders, yg nanti akan diikuti dengan membuat Managemen Plan dan Action Plan, hal ini sudah kami jelaskan Kepada pak Safri Burhanudin setelah RAKOR LIN Rabu kemarin di Hotel Manise.