 |
| Aksi demonstran meonolak Batalyon Komposit di depan kantor Bupati dan DPRD MTB |
Saumlaki, Dharapos.com
Lebih dari 200 orang perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemerintah desa Lauran di kecamatan Tanimbar Selatan dan desa Lorulun di kecamatan Wertamrian menggelar demonstrasi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), yang beralamat di jalan Ir.Soekarno Saumlaki, Senin siang (5/3/2018).
Demonstrasi yang dimpimpin Koordinator Komisi Justice and Peace Keuskupan Amboina wilayah MTB dan Maluku Barat Daya, RD. Yoppie Sorluri, dan Pastor Paroki Lorulun, RD. Poncy Ongirwalu, dan tokoh masyarakat adat desa Lauran RD. Matheus Bwariat tersebut diterima oleh pimpinan DPRD dan Bupati MTB dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat secara terpisah.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD MTB, RD. Yoppie dan RD. Ponci menyerahkan pernyataan sikap yang berisi penolakan warga terhadap rencana pembangunan batalyon komposit di atas lahan milik masyarakat desa Lauran dan Lorulun yang sebelumnya telah ditinjau oleh Pangdam XVI Pattimura.
Kepada DPRD, demonstran menyatakan bahwa masyarakat adat Lauran, Lorulun, dan gereja Katolik menolak menjual tanah karena tanah adalah warisan leluhur, hidup dan untuk masa depan anak cucu.
Demonstran meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk memanggil Pemerintah Daerah MTB guna mempertanggung jawabkan hal ini, sekaligus meminta Dewan sebagai representasi rakyat untuk memperjuangkan penolakan terhadap penjualan tanah mereka.
Demonstran mengutuk oknum-oknum TNI AD yang telah sepihak memasang pengumuman pembangunan batalion di atas tanah adat mereka tanpa adanya pembicaraan dan persetujuan dengan pemilik hak ulayat.
Hal ini menurut mereka sebagai bentuk intimidasi terhadap hak asasi masyarakat adat dan gereja.
Mereka juga meminta DPRD untuk segera memanggil Dandim 1507/Saumlaki guna mempertanggungjawabkan pemasangan papan pengumanan pembangunan batalion di atas lahan mereka dan segera mencabut papan pengumuman tersebut.
 |
| Dandim 1507, Bupati dan Kapolres MTB dalam pertemuan dengan demonstran |
Sementara kepada Pemda Kabupaten MTB, demonstran menyatakan kekesalan mereka terhadap sikap Pemkab yang secara sepihak memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk menjual tanah dan membangun komunikasi yang salah dengan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atas tanah-tanah dimaksud.
Selanjutnya, Pemkab MTB diminta untuk segera menghentikan pembelian lahan adat di Lauran dan Lorulun.
Selain itu, dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh RD. Yoppie, demonstran menilai Dandim 1507/ Saumlaki telah dengan sengaja menipu Pangdam XVI Pattimura Ambon bahwa masyarakat di dua desa tersebut telah bersepakat menjual lahannya untuk pembangunan batalyon komposit, padahal nyatanya tidak seperti demikian.
“Atas dasar ini maka kami meminta DPRD untuk merekomendasikan kepada Pangdam XVI Pattimura Ambon untuk segera mencopot Dandim1507/Saumlaki dari jabatannya karena telah menipu kami,” tegas Pastor Yoppie.
Setelah diterima oleh Ketua DPRD, Frengki Limber di ruang kerjanya, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD MTB menggelar rapat paripurna dengar pendapat dengan para demonstran dan menerima pernyataan sikap mereka.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua, Frengki Limber dan Wakil Ketua, Piet Kait Taborat, DPRD memandang bahwa persoalan ini penting dan mendesak sehingga mereka bersepakat mengagendakan untuk mendengar penjelasan Bupati MTB dan Dandim 1507/Saumlaki dalam rapat yang sama pada hari Rabu mendatang (7/3/2018).
Saat bertolak menuju kantor Bupati, perwakilan demonstran langsung diarahkan untuk bertemu dengan Bupati dan sejumlah pimpinan SKPD di ruang rapat Bupati.
“Partisipasi gereja dalam persoalan ini adalah menyuarakan persoalan umat yang tidak dapat bersuara. Masyarakat tidak mau melepaskan tanah mereka karena hal ini berhubungan dengan ketergantungan hidup mereka yang semuanya petani dimana lahan menjadi hal penting bagi mereka untuk bercocok tanam,” ujar RD.Yoppie dalam pertemuan dengan Bupati.
 |
| Demonstran dalam hearing dengan Bupati dan Dandim 1507 |
Bupati MTB, Petrus Fatlolon di kesempatan itu menjelaskan kepada para pendemo bahwa program pembangunan batalyon komposit adalah program Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjalankannya.
Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan itu, Bupati katakan bahwa telah ditempuh sesuai mekanisme yakni telah ada kata sepakat dengan para pemilik lahan di desa Lorulun dan hal itu menjadi dasar bagi dirinya untuk menyurati Pangdam XVI Pattimura soal penyediaan lahan.
“Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh para Pastor untuk dan atas nama masyarakat ini akan kita proses sesuai dengan mekanisme. Kami tidak bisa memutuskan seketika karena ada kewenangan yang tidak dilimpahkan ke daerah,” katanya.
Camat Wertamrian, Leo Samangun saat itu menjelaskan bahwa proses persetujuan awal telah dilakukan antara Pemkab dengan para pemilik petuanan dan masyarakat terhadap rencana pelepasan lahan untuk pembangunan dimaksud, hanya saja setelah itu muncul keberatan dari para pemilik lahan yang lain.
Dandim 1507/Saumlaki, Letkol.Inf. Ryan Heryawan menyatakan bahwa pembangunan batalyon komposit tersebut masih dalam rencana sehingga penentuan lokasi masih belum final.
“Pemasangan papan pengumuman di situ bukan berarti saya menyerobot, tetapi hanya ada pemberitahuan tentang rencana akan dibangun Batalyon Komposit di Lorulun, Kompi Armed di Lauran dan begi pula di Selaru. Hal ini masih dalam kajian dan jika masyarakat Lauran tidak bersedia maka saya akan sarankan untuk dibangun di pulau Selaru,” jelasnya.
Rapat tersebut tidak menghasilkan kata sepakat soal penyelesaiannya, kendati demikian Bupati Petrus mengaku optimis akan diselesaikan dalam waktu dekat melalui jalur dialog dengan para pemimpin demonstran.
Sebagaimana pantauan, aksi demonstrasi berjalan dengan aman dan tertib hingga masa pendemo membubarkan diri usai bertemu dengan Bupati dan Dandim.
Aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres MTB terlihat aktif mengarahkan masa pendemo sehingga demonstrasi berjalan dengan aman dan lancar.
(dp-18)
