 |
| Momen silahturahmi Gubernur Murad Ismail dengan Mentan SYL di salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022) sekaligus membicarakan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua TGPP Hadi Basalamah dan Kepala Biro Umum Setda Maluku Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si |
Ambon, Dharapos.com
– Menteri Pertanian
(Mentan) Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Gubernur Murad Ismail (MI)
menyiapkan lahan untuk pengembangan komoditas kedelai dan jagung pada
kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Menindaklanjuti itu, Dinas
Pertanian Provinsi Maluku, telah menyiapkan lahan melebihi permintaan mantan
Gubernur Sulsel dua periode tersebut.
Permintaan Mentan itu disampaikan
setelah silahturahmi Gubernur Maluku dengan orang pertama di Kementerian
Pertanian itu pada salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022).
Pertemuan itu sekaligus
membicarakan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua Tim
Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah dan Kepala Biro
Umum Setda Maluku Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si.
Dalam pertemuan itu, SYL
menyampaikan kepada Gubernur Murad agar Pemda Provinsi Maluku menyiapkan lahan
masing-nasing kabupaten/kota 1.000 hektar guna pengembangan kedelai dan
jagung tersebar di 11 kabupaten/kota.
Kepala Distan Maluku, Dr Ilham
Tauda mengatakan, pertemuan Mentan dengan Gubernur Murad di Kota Makassar
bukanlah yang pertama kali.
Gubernur sebelumnya memberikan
arahan kepada dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distan Maluku, beberapa
waktu lalu agar segera bertemu dengan Mentan SYL.
“Jadi arahan Pak Gubernur kepada
saya dan Pak Ketua TGPP Hadi Basalamah, agar segera bertemu dengan Pak Menteri
Pertanian pada 29 Maret 2022 lalu di Jakarta,” tuturnya, ketika dihubungi,
Sabtu (7/5/2022).
Diakui Tauda, pada pertemuan saat
itu Mentan menyampaikan, ada rencana pengembangan jagung dan kedelai di
Provinsi Maluku.
Setelah pertemuan itu, pihaknya
langsung menindaklanjuti arahan Mentan.
“Jadi kita sudah
tindaklanjuti awal April 2022 lalu, kita sudah bertemu dengan beberapa
Dinas Pertanian kabupaten/kota dan kita telah melakukan kesepakatan dengan
kabupaten/kota yang ingin mengembangkan jagung dan kedelai,”paparnya.
Distan Maluku kemudian melakukan
rencana pengembangan jagung dan kedelai di sejumlah kabupaten/kota.
Dicontohkannya, di Kabupaten
Maluku Tengah rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 3.000
hektar, Kabupaten Buru, rencana pengembangan Jagung 500 hektar, Kabupaten Seram
Bagian Barat, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar, Kabupaten Seram Bagian
Timur, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 500 hektar di
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar di
Kabupaten Maluku Tenggara, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar dan Kedelai
500 hektar. Kabupaten Kepulauan Aru, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar.
Kabupaten Maluku Barat Daya, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar. Kota
Tual, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.
“Jadi untuk realisasinya
tergantung kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota,”terangnya
Lanjut Tauda, alasan para
petani didaerah ini tidak mengembangkan tanaman kedelai, karena berkaitan
dengan persoalan pasar.
“Jadi hasil petani tidak
terserap oleh pasar. Akibatnya para petani enggan untuk menanam kedelai. Tapi
hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan akan
menyiapkan pasar. Jadi rencana pengembangan kedelai, Kementerian Pertanian
siapkan pasar dan sarana produksinya, termasuk pupuk bibit dan peralatan,”
jelasnya.
Tauda menambahkan Distan Maluku, akan
melakukan desk dengan Kementerian Pertanian untuk rencana pengembangan kedelai.
Prinsipnya, pasca pertemuan
dengan Menteri Pertanian pada 29 Maret dan 6 Mei 2022, pihaknya sudah siapkan
segala sesuatu sesuai arahan Gubernur Maluku.
Terkait penerima bantuan,
Tauda mengakui, dalam mekanismenya, jika sudah disetujui Pemerintah
Pusat, pihaknya akan mendata calon penerima bantuan untuk memastikan petani
penerima.
“Tentunya kita akan
mengarahkan pada kabupaten/kota yang berkomitmen dan telah melakukan
kesepakatan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi penentuan penerima
bantuan ada di kabupaten/kota,”sambungnya.
Soal pemasaran hasil produksi
Kedelai, Tauda mengaku, pihaknya fokus pada pengembangan kawasan karena sangat
memudahkan.
“Terutama suplai logistik.
Khusus transportasi di kabupaten/kota itu ada kesepakatan dengan pembeli. Jadi
akan dibeli langsung ditingkat produksi dan langsung dipasarkan. Nanti kita
tidak siapkan sarana transportasi karena sudah terpusat langsung
dengankabupaten/kota,” pungkasnya.
(dp-19)
