Ambon, Dharapos.com – Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting dengan melibatkan berbagai sektor serta dukungan pemerintah pusat. Komitmen itu terlihat dalam pertemuan konsultasi khusus yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan audiensi yang diajukan Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon melalui surat Nomor 000.7/35.1/Bappeda Litbang/2026 tertanggal 7 Mei 2026 guna memperoleh arahan teknis dan kebijakan langsung dari pemerintah pusat terkait percepatan penanganan stunting.
Forum itu menghadirkan perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Dr. Enrico Matitaputty, hadir bersama sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala DPPKB Welly Patty, Kepala Dinas PUPR Melianus Latuihamallo, ST, MT, Kepala Disperkim Ivonny Alexandra Wilhelmina Latuputty, ST, Kepala Dinas Sosial Dr. Wendy Pelupessy, Kepala DP3MD Megy Lekatompessy, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, hingga Kepala Satpol PP Kota Ambon.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Watimena, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah awal bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon melalui koordinasi dan diskusi lintas sektor.
“Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon dan Tim Pembina Posyandu, kami telah melakukan langkah awal melalui diskusi bersama pihak terkait di Ambon. Hari ini kami hadir untuk mendapatkan arahan dan petunjuk langsung agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Lisa.
Menurutnya, pendampingan teknis dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pelayanan Posyandu dan pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, Riko, turut memaparkan berbagai tantangan di lapangan, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga kebutuhan dukungan teknis bagi kader Posyandu.
Perwakilan Kemendagri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan isu multidimensi yang membutuhkan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan.
“Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan stunting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antarperangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar narasumber dari pemerintah pusat.
Penanganan stunting tidak hanya difokuskan pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan Dinas PUPR dan Disperkim dalam penyediaan sanitasi dan air bersih, Dinas Sosial dalam perlindungan keluarga miskin, DP3MD dalam pemberdayaan perempuan dan kader masyarakat, hingga Satpol PP dalam mendukung terciptanya lingkungan sehat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon bersama pemerintah pusat menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya penyusunan rencana aksi daerah, penguatan data terpadu, pembagian tugas lintas instansi, serta pendampingan intensif dari pemerintah pusat.
Kesepakatan itu diharapkan menjadi dasar pelaksanaan program penanganan stunting yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Ambon.
(dp-53)
