Jayapura, Dharapos.com
Pemerintah kota Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecaulian (WTP) atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2014 dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistim pengendalian Iintern yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
 |
| Walikota saat menerima LPH dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua di Kota Jayapura |
BPK RI berdasarkan Undang Undang nomor 15 tahun 2006 dan UU nomor 15 tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas laporan Keungan Pemerintah daerah (LKPD) kota Jayapura.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.
Hal ini dilakukan atas kewajiban Konstitusional BPK RI sesuai dengan ketentuan pasal 23 E Perubahan ketiga UUD 1945 pasal 7 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI ,jo pasal 1 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yaitu penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Dori Santosa, SE, MM dan diterima langsung oleh Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano, MM, sehingga lewat hasil pemeriksaan tersebut maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelasan (WTP DPP) atas laporan Keuangan Pemerintah kota Jayapura tahun anggaran 2014.
Penyerahan dilakukan Selasa (16/6) di kantor BPK RI Perwakilan Papua Jalan Balai Kota, Distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua yang disaksikan juga oleh Wakil ketua I DPRD kota, Mathelda Yakadewa.
Pada acara tersebut juga Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua menyerahkan piagam penghargaan anggota VI BPK RI kepada Pemkot Jayapura sebagai apresiasi atas perolehan opini atas laporan keuangan tahun anggaran 2014.
Walikota kepada sejumlah wartawan mengungkapkan selaku Walikota dirinya sangat bersyukur kepada Tuhan atas opini BPK terhadap Pemkot yang tetap mempertahankan WTP paragrap penjelasan.
“Atas dasar itulah maka ada beberapa hal yang perlu dibenahi ke depan yakni piutang, PBB dan Aset daerah yang akan dibereskan sehingga perolehan opini di tahun 2016 dapat di naikan peringkatnya menjadi WTP Murni,” tandasnya optimis.
Namun di tahun 2016, lanjut Walikota, pemeriksaan akan dilakukan lebih sulit lagi karena laporan keuangan akan diaudit dengan menggunakan sistem berbasis akrual sehingga diakuinya sangat sulit karena 7 item akan dipakai untuk lakukan pemeriksaan.
Pada kesempatan tersebut, Walikota juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD selaku pengguna anggaran yang telah mempertanggungjawabkan anggaran dan menata aset dengan baik sehingga WTP dapat dipertahankan.
“WTP merupakan bagian satu prestasi namun bagi saya bukan satu prestasi akan tetapi merupakan satu kewajiban Pemerintah daerah kabupaten, kota dan provinsi dalam pengelolaan anggaranya harus bisa mencapai opini WTP dan itu semua kembali pada pengguna anggaran dalam mempertanggungjawabkan secara baik,” cetusnya.
Ditahun 2015, Walikota berusaha untuk piutang tahun 2007 yang belum diselesaikan juga PBB dan asset yang belum lengkap tahun 2014.
“Maka kita harapkan di tahun 2016 WTP kota Jayapura akan naik peringkat menjadi WTP murni,” harapnya.
(dp-25)
