 |
| lokakarya penutupan program USAID-IFACS |
Papua, Dharapos.com
Penguatan implementasi tata ruang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana merupakan salah satu dari sembilan Program prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH menghimbau kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota agar merevitalisasi dan mereorientasi kembali langkah-langkah dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK, PRJMD dan Renstra berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“Mengemas kembali strategi pembangunan rendah emisi (SPRE) kedalam semua kebijakan, rencana dan program pada tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Sekda Papua Drs. Elia I. Loupatty pada pembukaan lokakarya penutupan program USAID-IFACS Papua di Hotel Horizon Jayapura, Kamis (5/3).
Dikatakannya, KLHS bukan hanya kewajiban dan rutinitas semata, bukan dokumen mati, tetapi sebuah kajian dan dokumen yang hidup untuk menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Papua. Untuk menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
“Program kerja sama teknis dengan USAID-IFACS ini merupakan pengalaman yang berharga bagi revitalisasi kebijakan dan program Pemprov Papua,”tambahnya.
Loupatty juga mengatakan dalam APBD tahun 2015, Pemprov Papua telah mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi lahan produksi pertaninan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Dimana Pemprov Papua bertekad untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, mewjudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat.
“Jadi, hal ini untuk mendorong ketersediaan cadangan pangan dan meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal,”jelas Loupatty.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan industri kecil dan menengah memperkuat jaringan klaster industri, pendidikan dan pelatihan keterampilan.
“Kita ingin mencapai masyarakat sejahtera dengan berbagai program pembangunan, namun kita tidak ingin terjadi degradasi hutan dan lingkungan,”ungkapnya.
Sehingga perlu di kedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menekankan target pembangunan rendah emisi, oleh karena itu revitalisasi RTRW dan perencanaan berbasis KLHS perlu dilakukan tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
“Saya yakin KLHS dapat memperbaiki kualitas proses perumusan substansi RTRW, mampu mendorong proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan kabupaten/kota agar dapat menyeimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan baik dari sisi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi,” terang Loupatty.
(Piet)