Ambon,
Dharapos.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie membuka Focus Group
Discussion (FGD) terkait diseminasi hasil penelitian tentang Hak Tenurial
Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku,
yang berlangsung di ruang rapat utama Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat
(23/9/2022).
FGD
diikuti Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama Kabupaten Buru (Sekda dan para Asisten, Kadis Lingkungan Hidup,
Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta
Rektor Iqra Buru melalui zoom meeting. Selain itu, hadir secara offline Pimpinan
OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Sebelum
acara dilanjutkan dengan diskusi, tim peneliti yang terdiri dari Prof. Agus
Kastanya, Dr. Daju Resosudarmo dan Dr. M.Tjoa memaparkan hasil kajian
penelitian dengan judul “Tenurial rights, livelihoods, gender and
environment in artisanal and small-scale mining: the gold rush of mount Botak,
Buru Island untuk kemudian memperoleh masukan dalam rangka
memperkuat/penyempurnaan hasil kajian.
Salah
satu peneliti, Dr. M.Tjoa, dosen Kehutanan Unpatti, dalam pemaparannya
mengatakan, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu, memahami permasalahan
tenurial yang mendasari konflik di pertambangan rakyat skala kecil, memahami
bagaimana pengaturan hak tenurial mempengaruhi mata pencaharian di pertambangan
rakyat skala kecil.
Selain
itu, memahami dampak gender dari hak tenurial
di pertambangan rakyat skala kecil, memahami bagaimana tenurial
mempengaruhi lingkungan dari kegiatan pertambangan rakyat skala kecil serta
menghasilkan pilihan kebijakan berbasis penelitian yang mengatasi masalah
sosial-lingkungan pertambangan rakyat skala kecil.
“Persoalan
inilah yang kemudian menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian,”
ungkap Tjoa.
Penjabat
Sekda Sadli Ie, pada kesempatan itu mengatakan, acara FGD di hari ini, tentu akan memberikan suatu
gambaran yang riil terkait dengan persoalan tenurial Gunung Botak yang
dipresentasikan oleh tim peneliti.
“Kami
berharap diskusi hari ini dapat memberikan suatu rekomedasi terbaik dalam
rangka penyelesaian berbagai persoalan di gunung Botak, sehingga kedepan akan
dikelola secara baik, secara modern dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tandas Sekda.
Sementara
itu, Pj Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy, berharap konsep dari kajian ini
akan dapat menjadi dasar dan kebijakan-kebijakan bagi Pemda Kabupaten Buru
untuk mendorong sumber daya alam yang sustainable dan bermanfaat secara ekonomi
untuk kebutuhan masyarakat.
“Banyak
hal yang kemudian bisa dirumuskan terkait masukan dari hasil kajian ini,
diantaranya bagaimana mengelola persoalan-persoalan adat yang kemudian
berimplikasi pada hak-hak tenurial yang kemudian di kompilasi dengan
kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan
berkontribusi untuk PAD,” tandasnya.
Sebagaimana
diketahui, diseminasi hasil penellitian ini merupakan penelitian antara Staf
Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon dan Dosen
Australia National University (ANU) yang diharapkan menjadi bahan rekomendasi
dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan penambangan di Gunung Botak.
(dp-19)